MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menegaskan bahwa investasi terbaik bagi daerahnya saat ini adalah melalui program transmigrasi. Menurutnya, skema transmigrasi yang dijalankan pemerintah kini jauh berbeda dibandingkan puluhan tahun lalu dan justru memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat memimpin rapat bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, usai menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama para kepala daerah se-Sulbar secara virtual di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (20/1/2026).
“Yang paling bagus adalah investasi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah transmigrasi. Transmigrasi ini penting,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, pola transmigrasi saat ini menerapkan komposisi 50 persen transmigran lokal dan 50 persen transmigran dari luar daerah. Skema tersebut dinilai memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat Sulbar, khususnya keluarga miskin, untuk ikut serta dan memperoleh akses terhadap lahan serta fasilitas pendukung kehidupan.
“Sekarang sudah 50 banding 50. Ini peluang besar bagi masyarakat kita,” kata pria yang akrab disapa SDK itu.
SDK membandingkan dengan kebijakan transmigrasi di masa lalu yang dinilainya kurang berpihak pada daerah penerima. Saat itu, kuota masyarakat lokal sangat kecil, bahkan sebagian besar diisi oleh transmigran dari provinsi lain.
“Dulu kita hanya dapat 15 persen. Itu pun banyak dari Sulawesi Selatan, dari Gowa, dari Bone. Daerah kita paling dapat lima kepala keluarga saja,” ungkapnya.
Gubernur Sulbar juga menekankan bahwa transmigrasi merupakan bentuk investasi besar dari negara. Program ini didukung dengan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk memulai kehidupan baru.
“Fasilitas transmigrasi itu besar. Dengan skema ini, orang-orang miskin kita bisa masuk transmigrasi, dan itu bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Karena itu, SDK mendorong seluruh OPD untuk mengoptimalkan program transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.
“Ini investasi yang sangat bagus, dan harus kita dorong,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Transmigrasi juga telah meninjau dua lokasi rencana pembangunan Mess Patriot Transmigrasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Dua lokasi tersebut yakni lahan aset Pemerintah Provinsi Sulbar di kawasan wisata Gentungan, Kecamatan Kalukku, seluas sekitar 5 hektare, serta lokasi alternatif di Dusun Bebangan, Kecamatan Kalukku, yang berada di jalur Trans Sulawesi.
Mess Patriot Transmigrasi ini direncanakan menjadi pusat kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh mahasiswa penerima Beasiswa Patriot, para peneliti, serta tim Ekspedisi Patriot.(*)
