MAMUJU, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) mengingatkan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) agar pengembangan logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dia menegaskan, potensi sumber daya alam tersebut harus memberikan manfaat bagi warga, bukan justru menimbulkan kesengsaraan.
Peringatan itu disampaikan SDK dalam rapat pembahasan pengembangan LTJ bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Industri Mineral (BIM), dan jajaran PT Perminas di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/11/2026).
Menurut SDK, pengembangan LTJ di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, dan Desa Botteng, Kecamatan Simboro, memiliki prospek strategis bagi masa depan Indonesia, termasuk Sulawesi Barat.
Namun, dia meminta agar potensi ekonomi tersebut tidak membuat aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat terabaikan.
“Walaupun tetap juga kita berharap bahwa persoalan mitigasi lingkungan dan penekanan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Itu yang menjadi kesimpulan tadi,” kata SDK usai rapat.
Dia menegaskan, pengembangan LTJ harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin keberadaan potensi tambang tersebut justru membawa dampak buruk bagi warga di sekitar lokasi eksplorasi.
“Pada prinsipnya, LTJ itu kesejahteraan. Bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
SDK menyebut logam tanah jarang merupakan material strategis yang memiliki prospek besar untuk pengembangan industri masa depan. Potensi tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia dan generasi mendatang.
“Kita memiliki satu kesimpulan bahwa RRE (Rare Earth Elements atau logam tanah jarang) ini pengolahannya adalah masa depan. Masa depan Indonesia dan juga menjadi potensi yang sangat besar untuk anak cucu kita,” ujarnya.
Meski memiliki prospek ekonomi besar, SDK mengakui penguasaan teknologi pengolahan masih menjadi pekerjaan penting. Indonesia perlu membangun kemampuan sendiri agar potensi sumber daya tersebut dapat memberikan nilai tambah di dalam negeri.
Terkait kemungkinan penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), SDK mengatakan belum ada angka yang dapat dibicarakan. Sebab, kegiatan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap eksplorasi dan belum memasuki produksi.
Dia menyebut hasil eksplorasi ditargetkan mulai diketahui sekitar Agustus 2027 setelah seluruh target pengeboran sebanyak 702 titik diselesaikan.
Sementara itu, Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PT Perminas, La Ode Tarfin Jaya, menjelaskan perusahaan telah menyelesaikan pengeboran fase pertama sebanyak 72 titik pada 29 Oktober 2026.
Pengeboran tersebut terbagi masing-masing 36 titik di wilayah Botteng dan 36 titik di Takandeang.
Perminas selanjutnya menyiapkan fase kedua dengan tambahan 630 titik pengeboran yang direncanakan dimulai pada Desember 2026. Kegiatan tersebut mencakup area sekitar 180 hektare.
“Alhamdulillah sudah selesai per 29 Oktober. Nanti kemudian kita akan melangkah ke fase 2. Totalnya 702 titik, jadi kurang 630 titik lagi. Di areal 180 hektare. Dimulai di bulan Desember,” jelas La Ode.
Dia mengatakan sampel hasil pengeboran tahap pertama masih berupa inti bor atau drill core. Sampel tersebut akan diuji di laboratorium nasional bersertifikat untuk mengetahui kadar dan kandungan mineral sebelum disusun menjadi laporan eksplorasi.
Dalam kegiatan eksplorasi, Perminas juga mulai melibatkan masyarakat setempat. Sebanyak 99 warga lokal telah bekerja dalam berbagai kegiatan operasional pada fase pertama.
Untuk fase kedua, perusahaan kembali membuka kesempatan bagi masyarakat, termasuk sekitar 30 orang yang mulai dilibatkan dalam kegiatan pengeboran menggunakan metode hand auger.
La Ode mengatakan warga yang belum memiliki keterampilan khusus akan diberikan pelatihan agar dapat terlibat dalam pekerjaan pengeboran.
“Untuk kegiatan drilling, itu melibatkan masyarakat Botteng dan Takandeang. Yang nggak punya skill, kita latih untuk mereka menggunakan handauger. Untuk terlibat di dalam pemboran,” katanya.
Terkait perlindungan lingkungan, La Ode menjelaskan perusahaan telah menyiapkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah memperoleh persetujuan Dinas Lingkungan Hidup.
Perusahaan juga berkewajiban melakukan reklamasi setelah pengeboran selesai. Area yang digunakan akan ditutup dan ditanami kembali sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan.
“Sesudah dilakukan pengeboran, kemudian kami tutup, kami reklamasi, kami tanamkan kembali dengan tanaman yang memang diminta oleh pemilik lahan. Kemudian kami pindah lagi ke titik berikutnya,” jelasnya.
Untuk penggunaan lahan masyarakat, Perminas menerapkan skema kompensasi berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan. Kompensasi mencakup tapak pengeboran, akses jalan masuk, serta tanaman yang terdampak kegiatan.
La Ode menegaskan lahan yang digunakan untuk eksplorasi tetap menjadi milik masyarakat.
Dia juga menyebut pengembangan LTJ di Mamuju merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung kebutuhan industri, termasuk kendaraan nasional. Salah satu produk turunannya, yakni magnet permanen, berpotensi dipasok dari Mamuju apabila pengembangan sumber daya tersebut berhasil dilanjutkan.
Meski memiliki prospek besar, kelanjutan proyek tetap bergantung pada hasil eksplorasi, terutama untuk memastikan kandungan mineral yang ditemukan memenuhi aspek keekonomian.(*)






