MAMUJU – editorial9.com – Sensus Ekonomi (SE) 2026 diproyeksikan menjadi peta baru dalam membaca kondisi dan arah pembangunan ekonomi Sulawesi Barat. Data hasil sensus tersebut akan menjadi rujukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menyusun kebijakan sekaligus mengawal program Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Rapim tersebut menghadirkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh Edy Mahmud, yang memaparkan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Ridwan, data hasil SE2026 akan memberikan gambaran objektif mengenai struktur dan potensi ekonomi daerah. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan, merancang program pembangunan, hingga mengevaluasi capaian yang telah dilakukan.
Ia menegaskan, statistik ekonomi bukan sekadar kumpulan angka, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan program pemerintah berjalan lebih tepat sasaran.
Ridwan mengatakan, validitas data BPS akan membantu Pemprov Sulbar dalam mengimplementasikan program Pancadaya agar lebih terarah, terutama dalam mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
“Misalnya, struktur ekonomi berdasarkan lapangan usaha, dengan data SE2026, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lapangan usaha potensial yang belum tergarap secara optimal untuk kemudian didorong pengembangannya ke depan,” urainya.
Lebih lanjut, Ridwan memastikan DiskominfoSS Sulbar akan terus berada di garis depan dalam mendukung kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi bersama BPS terus diperkuat, termasuk dalam meningkatkan literasi statistik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat.
Selain itu, penguatan statistik sektoral juga menjadi perhatian dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI) di Sulawesi Barat.
Melalui data ekonomi yang lebih akurat, Pemprov Sulbar optimistis dapat menyusun program pembangunan yang lebih presisi, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan peluang investasi, pengembangan pelaku UMKM, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dengan hadirnya SE2026, pemerintah daerah berharap setiap kebijakan ekonomi yang diambil memiliki dasar data yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Sulawesi Barat ke depan. (Rls)
