MAMUJU, editorial9.com – Operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju berpotensi molor dari jadwal semula setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menilai pembangunan fisik belum sepenuhnya rampung. Pemprov memilih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Potensi penundaan itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, Kamis, 9 Juli 2026. Rapat tersebut mengevaluasi kesiapan pembangunan fisik serta seluruh aspek pendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Junda Maulana mengatakan, berdasarkan arahan Kementerian Sosial, tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak 1 Juli 2026. Tahapan itu meliputi pengecekan bangunan, mobilisasi siswa dan guru pada 10–13 Juli, hingga rencana dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 17 Juli.
“Baru saja kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sesuai arahan menteri, tahapan-tahapannya sudah dimulai sejak 1 Juli,” kata Junda Maulana.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80 persen. Kondisi tersebut membuat target operasional sesuai jadwal dinilai sulit dipenuhi.
Karena itu, Pemprov Sulbar akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengusulkan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026, dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan.
“Tadi kita sepakat akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah memungkinkan dimulai tanggal 31 Juli. Kontraktor menyampaikan asrama sudah bisa digunakan, sementara ruang belajar belum sepenuhnya selesai. Kalau memang memungkinkan, kita akan mengusulkan tanggal tersebut,” ujarnya.
Junda menegaskan, pemerintah tidak ingin proses belajar mengajar berlangsung saat aktivitas pembangunan masih berjalan karena berpotensi mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan siswa.
“Jangan sampai anak-anak sudah berada di dalam, tetapi masih terganggu oleh pekerjaan pembangunan. Yang paling penting juga jangan sampai ada risiko keselamatan akibat aktivitas proyek,” tegas Junda Maulana.
Selain pembangunan gedung, Pemprov Sulbar juga mengevaluasi kesiapan tenaga pendukung, mulai dari guru, tenaga kependidikan, juru masak, petugas laundry hingga petugas kebersihan yang akan menunjang operasional Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menjadwalkan rapat evaluasi pada 21 Juli 2026, untuk menerima laporan kesiapan seluruh perangkat pendukung. Peninjauan lapangan juga akan dilakukan pada 23 Juli guna memastikan kondisi bangunan sebelum keputusan operasional ditetapkan.
Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial, siswa bersama tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. Namun apabila belum mendapat persetujuan, operasional Sekolah Rakyat akan ditunda hingga pembangunan selesai sepenuhnya.
“Kalau disetujui kementerian, mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka kita akan menunda sampai bangunan benar-benar rampung,” tuturnya. (Rls)
