LOMBOK – Sulawesi Barat mencatat capaian positif dalam penguatan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulbar tahun 2024 naik menjadi 74,56, di tengah tren penurunan yang dialami 21 provinsi lain di Indonesia.
Kenaikan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Memperkokoh Demokrasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Lombok, NTB, Kamis (25/9/2025).
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi, menegaskan capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat. “Kami berharap kualitas demokrasi di Sulbar terus menguat, inklusif, dan berdaya tahan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan IDI nasional tahun 2024 naik tipis 0,30 poin, dari 79,51 menjadi 79,81. Namun, angka itu belum mencapai target RKP 2024 sebesar 82,48.
Secara rinci, IDI pusat justru turun 1,27 poin dari 83,14 menjadi 81,87. Sebaliknya, IDI provinsi mencatat kenaikan signifikan 1,29 poin menjadi 78,50. “Artinya, daerah berkontribusi positif terhadap capaian demokrasi nasional meski pusat mengalami tantangan,” kata Ateng.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menegaskan IDI merupakan indikator utama pembangunan yang masuk dalam RPJPN dan RPJMN. Menurutnya, masih ada tantangan serius yang harus diantisipasi, seperti polarisasi politik identitas, lemahnya integritas pemilu, hingga keterbatasan kebebasan sipil dan media.
“Demokrasi kita harus diperkuat, bukan hanya prosedural, tapi juga substansial agar mampu menjawab tantangan zaman,” tegas Bahtiar.
Rakornas tersebut dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti, serta dihadiri pejabat pusat dan daerah. Presiden RI melalui Deputi Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, berpesan agar demokrasi Indonesia tetap dijaga dalam suasana damai, sejuk, dan bebas dari adu domba.(*)
