JAKARTA – Pemerintah pusat melalui APBN 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp. 470,82 miliar untuk program perlindungan sosial di Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat yang dinilai menjadi langkah nyata dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.
Alokasi anggaran tersebut dipaparkan dalam pertemuan Gubernur Sulbar dengan Menteri Sosial RI H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, dan Kabiro Umum Kemensos, di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Pertemuan turut membahas sinergi tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto di bidang sosial, yakni Digitalisasi Terpadu Sistem Entitas Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, dan penyaluran bansos tepat sasaran.
Rincian anggaran perlindungan sosial untuk Sulbar antara lain:
Bansos Sembako: Rp256,95 miliar untuk 107.748 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan (PKH): Rp207,48 miliar untuk 68.137 KPM
Santunan Yatim Piatu (YAPI): Rp4,37 miliar untuk 1.796 jiwa
Santunan Pemakaman: Rp2,01 miliar untuk 230 jiwa
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: 639.328 jiwa dengan nilai Rp322,22 miliar
Pilar Sosial: Rp11,47 miliar untuk mendukung 229 pendamping PKH, 387 Tagana, 68 TKSK, 22 pendamping Rehsos, 249 PSM, dan 1 PORDAM
Gubernur Suhardi Duka menegaskan, alokasi anggaran tersebut akan menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Sulbar.
“APBN ini menjadi penggerak utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Kami juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap jumlah peserta PBI dapat ditambah 60.000 jiwa agar Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga,” ungkapnya
“Tahun ini, kami sudah mengintervensi 5.000 KK miskin ekstrem dan akan terus berkolaborasi untuk menuntaskan sisanya,” sambung SDK.
Ia menambahkan, langkah sinergi pusat dan daerah penting untuk memastikan bansos tepat sasaran serta menyiapkan generasi Sulbar yang lebih sehat dan sejahtera.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik.(*)
