MAMUJU – editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyusunan tahap awal Arsitektur Sistem Pemerintahan Digital (Pemdi) rampung pada Agustus 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berkualitas.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan dan Pengembangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Digital di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (1/7/2026).
Rakor tersebut menjadi langkah awal Pemprov Sulbar dalam mempercepat implementasi pemerintahan digital sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Penyusunan Arsitektur Pemdi di Sulbar mencakup penginputan data melalui Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Pemdi. Sistem tersebut berfungsi mengintegrasikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara nasional agar lebih terstruktur, terukur, dan saling terhubung.
Melalui SIA Pemdi, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar diharapkan memiliki peta digitalisasi yang selaras dengan arsitektur nasional sehingga pengembangan sistem pemerintahan tidak berjalan secara parsial.
Dalam arahannya, Junda Maulana menegaskan pemerintah pusat telah menetapkan target penyelesaian tahap awal penyusunan arsitektur tersebut pada Agustus 2026.
“Kita ditargetkan bulan Agustus harus selesai. Ini penting sekali mengingat yang pertama ini arahan pusat,” ujar Junda.
Menurut Junda, percepatan penyusunan Arsitektur Pemdi juga sejalan dengan Misi Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia menilai digitalisasi merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan modern yang transparan dan efisien.
“Kalau kita mau memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, tentu basic-nya adalah pelayanan yang sudah digital. Kalau kita masih manualistik, itu berarti belum menerapkan sistem tata kelola yang baik,” kata Junda.
Ia juga menilai penerapan sistem digital akan mengurangi penginputan data secara manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan ketidakakuratan.
“Tentu kalau manual itu masih ada bias. Jadi kita berharap penerapan digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.
Di akhir arahannya, Junda mengajak seluruh perangkat daerah untuk berperan aktif menyukseskan transformasi digital di Sulawesi Barat. Menurutnya, keberhasilan transformasi bergantung pada komitmen bersama, bukan hanya individu.
“Transformasi tidak bicara soal siapa yang paling hebat. Transformasi bicara soal siapa yang mau terlibat. Karena transformasi bukan hasil satu tangan, tapi ribuan niat yang jalan beriringan,” tegasnya.(*)
