MAMUJU — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat mulai membahas asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulbar, Jumat (24/4/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, selaku Ketua TAPD, dan diikuti Kepala BPKAD Sulbar Mohammad Ali Chandra bersama jajaran, Asisten Setda, Kepala Bapperida, Kepala Biro Hukum, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Pembahasan difokuskan pada dua agenda utama, yakni paparan asumsi PAD 2027 dan alokasi belanja daerah berdasarkan kapasitas fiskal. Agenda ini menjadi bagian awal dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027.
Dalam arahannya, Junda Maulana menekankan pentingnya penyusunan asumsi pendapatan dan belanja yang realistis dan terukur.
“Perencanaan pendapatan dan belanja harus disusun berdasarkan data yang kuat, kemampuan fiskal daerah, serta prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. TAPD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap tahapan perencanaan berjalan terukur dan akuntabel,” ujar Junda Maulana.
Ia menyebut, pembahasan awal ini krusial untuk memastikan APBD 2027 disusun lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penyusunan kebijakan anggaran yang transparan dan sesuai kapasitas fiskal.
“Pembahasan asumsi PAD dan alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2027 menjadi langkah awal yang sangat penting agar struktur APBD dapat dirancang secara sehat, proporsional, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah,” jelas Ali Chandra.
Ia menambahkan, BPKAD akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur TAPD dan perangkat daerah agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif dan sesuai regulasi.
Rapat ini diharapkan menghasilkan rumusan awal proyeksi pendapatan dan arah belanja daerah 2027, sehingga penyusunan APBD Sulbar dapat lebih realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. (Rls)
