MAMUJU, editorial9.com – Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyiapkan evaluasi terhadap 14 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah pejabat bersangkutan tetap dipertahankan atau digeser dari posisi saat ini.
Proses uji kompetensi dan evaluasi kinerja tersebut resmi dibuka di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu (11/11/2026).
Dari total 14 pejabat yang mengikuti penilaian, sebanyak 12 orang menjalani uji kompetensi, sedangkan dua pejabat lainnya mengikuti evaluasi kinerja karena telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Muhammad Jufri Badau, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengukur kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban.
Menurutnya, hasil penilaian akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan penempatan pejabat ke depan.
“Hari ini adalah pembukaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja kepala Perangkat Daerah. Jadi, kita akan menilai apakah yang bersangkutan dari sisi evaluasi kinerja masih bisa dipertahankan di tempatnya atau harus digeser,” jelas Jufri usai pembukaan.
Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penulisan makalah, wawancara bersama panitia seleksi (pansel), hingga penelusuran rekam jejak peserta.
Berdasarkan jadwal panitia seleksi, penulisan makalah dilaksanakan pada 11 November, kemudian dilanjutkan wawancara pada 12 November 2026.
Selanjutnya, penelusuran rekam jejak peserta dijadwalkan pada 13 November. Pansel kemudian menggelar rapat hasil pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja pada 16 November.
Hasil penilaian akan disampaikan kepada PPK pada 18 November dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 20 November 2026.
Jufri menegaskan, proses tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Mamuju menerapkan sistem meritokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). Melalui mekanisme ini, penempatan pejabat diharapkan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
Dalam sambutan Bupati Mamuju yang dibacakannya, Jufri menyampaikan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik membutuhkan birokrasi yang adaptif dan inovatif.
Bupati juga menekankan pentingnya mengukur kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap.
“Saya ingin seluruh Perangkat Daerah mulai membangun pola kerja yang berorientasi pada outcome. Bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan atau anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pesan Bupati dalam sambutannya.
Selain kompetensi dan capaian kinerja, integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, inovasi, serta kolaborasi lintas perangkat daerah juga menjadi perhatian dalam proses penilaian.
Pemkab Mamuju berharap, hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja tersebut dapat menjadi dasar penataan birokrasi agar lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Jadwal pelaksanaan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah. Informasi perkembangan proses penilaian akan diumumkan melalui laman resmi Pemkab Mamuju di pemda.mamujukab.go.id (Diskominfosip/IF/Mp)
