MAMUJU, editorial9.com – Sekitar 500 warga Botteng, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, bersatu menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi tambang logam tanah jarang (LTJ) melalui Festival Adat Tolak Bala’ yang digelar WALHI Sulbar bersama masyarakat adat dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Festival digelar bertepatan dengan Hari Keadilan Ekologis, Minggu (20/9). Kegiatan tersebut melibatkan Komunitas Pemuda dan Masyarakat Adat (KPMA) Botteng, LBH Legal Institut Pandu Indonesia, serta Komunitas Anak Rimba Botteng (KAR-BONG).
Ketua Pelaksana Festival Adat Tolak Bala’, Muh. Sahabuddin, mengatakan sekitar 500 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, jumlah itu belum mencakup seluruh warga lokal yang menolak rencana tambang LTJ.
“Sebanyak kurang lebih 500 orang datang berpartisipasi, bahkan jumlah warga lokal yang hadir dikegiatan ini belum mencakup seluruh masyarakat yang menolak rencana tambang LTJ,” kata Sahabuddin.
Berbagai kegiatan digelar dalam festival tersebut, mulai dari nonton bareng film tentang dampak kerusakan tambang terhadap lingkungan dan ruang hidup warga, doa tolak bala’, ritual adat mogane, sipattuju tuju atau rembuk warga, hingga pertunjukan kacapi Botteng.
Sahabuddin mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ruang menyampaikan penolakan terhadap tambang, tetapi juga untuk menunjukkan keberadaan masyarakat adat Botteng beserta budaya yang masih hidup di tengah masyarakat.
“Tujuan kegiatan Festival Adat Tolak bala’ ini yaitu disatu sisi untuk menunjukkan bahwa masyarakat botteng juga adalah masyarakat adat yang bukan hanya ruang hidupnya perlu diakui dan dilindungi oleh negara tetapi juga budaya yang hidup ditengah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan itu sekaligus menjadi ruang memperkuat solidaritas warga dan membicarakan masa depan generasi berikutnya jika aktivitas pertambangan tetap berlanjut.
“Disisi lain, kegiatan ini juga bertujuan untuk semakin memperkuat semangat perjuangan, memperkuat solidaritas, sekaligus menjadi ajang renungan bersama terkait nasib ruang hidup dan nasib generasi yang akan datang jika negara pada akhirnya tetap memaksakan pertambangan mineral logam tanah jarang (LTJ) di Mamuju berlanjut demi atas nama kepentingan nasional dan transisi energi yang semu.”
Dalam sesi sipattuju tuju, perwakilan perempuan Botteng, Isna, mempertanyakan dampak rencana tambang terhadap sumber penghidupan masyarakat, khususnya perempuan.
“Sekarang kami sudah sejahtera dengan hasil panen, ada durian, coklat, cengke, kami bisa makan tenang. Kalau tambang masuk, apa yang mau dikerjakan perempuan disini?” kata Isna.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulbar Refli Sakti Sanjaya mengatakan proyek tambang LTJ tersebut merupakan proyek percontohan tambang mineral logam tanah jarang yang disebut pertama di Indonesia dan dikelola PT Perminas.
Refli mengatakan perusahaan telah memiliki IUP eksplorasi dengan masa berlaku delapan tahun, dari Juli 2026 hingga Juli 2034.
“Total luas eksplorasinya yaitu 7.353,23 ha yang berada di Kabupaten Mamuju, tepatnya tersebar di tiga desa yaitu Desa Botteng (Kec. Simboro), Desa Botteng Utara (Kec. Simboro), dan Desa Takandeang (Kec. Tapalang) yang dihuni oleh total 7.509 jiwa,” kata Refli.
Menurut Refli, wilayah tersebut bukan sekadar hamparan lahan kosong. Ada masyarakat adat dan komunitas lokal yang menggantungkan kehidupan dari wilayah tersebut, termasuk kelompok perempuan dan generasi muda.
WALHI Sulbar juga menyoroti sejumlah titik eksplorasi yang disebut berada di sekitar kawasan hutan hingga hulu sungai Botteng-Takandeang.
Menurut Refli, wilayah tersebut selama ini menjadi sumber dan cadangan air bagi masyarakat sekitar, sekaligus memenuhi kebutuhan air masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan Mamuju.
“Sehingga bagi masyarakat adat botteng dianggap bahwa rencana pertambangan ini akan mendatangkan sebuah bala’ (baca: bencana) dan sudah seharusnya ditolak bersama oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal diwilayah perkotaan Mamuju,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, WALHI Sulbar bersama Masyarakat Adat Botteng menyampaikan pernyataan sikap. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik PT Perminas dan menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi tambang LTJ di wilayah Botteng-Takandeang.
Mereka juga mendesak Gubernur Sulawesi Barat dan DPRD Sulbar tidak mengabaikan penolakan warga, yang berada di wilayah tapak eksplorasi.
WALHI Sulbar turut mengajak masyarakat sipil mendukung perjuangan masyarakat adat Botteng dan Takandeang dalam mempertahankan ruang hidup serta sumber penghidupan mereka.
“Botteng bukan tanah kosong. Takandeang bukan tanah kosong. Tolak Tambang LTJ di Mamuju,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.(*)
