Anjungan Pantai Manakarra Bakal Jadi Pusat UKM, Pedagang Mulai Ditata 

Anjungan Pantai Manakarra.(Dok : Google)

Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju, akan menjadikan Anjungan Pantai Manakarra, sebagai pusat usaha bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Hal itu terungkap saat pertemuan antara pelaku UKM dan jajaran Pemkab Mamuju dengan pelaku UKM, yang dimotori PJ Lurah Binanga, Selvi Febriana, di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu,19/06/24.

Bacaan Lainnya

Diketahui sebelumnya, para pelaku UKM yang tersebar di Area Landscape Manakarra sampai Anjungan Pantai Manakarra itu, sempat ditertibkan untuk tidak berjualan sementara, agar lebih tertata dengan baik dan tidak mengganggu fasilitas umum.

Namun demikian, upaya relokasi terhadap pedagang yang hampir memenuhi sepanjang Jalan Yos Sudarso itu, dipastikan akan tetap melakukan pendekatan yang humanis.

Dalam pertemuan itu, meski masih ragu atas keputusan tersebut, puluhan pelaku UKM yang menghadiri pertemuan akhirnya menerima untuk direlokasi.

“Asal semuanya dipindahkan ke atas anjungan, jangan ada yang dibeda-bedakan, kami juga kasian mencari nafkah yang sama.” ucap Mardiana yang mengaku telah berjualan di area depan anjungan sejak 2016.

Menanggapi hal tersebut, PJ Lurah Binanga, Selvi Febriana, memastikan tidak akan tebang pilih dan akan berlaku adil bagi semua pelaku UKM.Ia pun menegaskan tetap akan memprioritaskan pedagang yang telah lama berjualan dan yang telah mengikuti pertemuan.

“Adapun teknis pembagian posisi berjualan akan ditentukan dengan mencabut lot, sehingga tidak ada yang dapat memilih-milih tempat,” ucap Selvi.

Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah persyaratan yang harus dilakukan para pelaku UKM agar usaha mereka tetap berjalan dan juga tidak mengganggu ketertiban.

“Diantaranya, box dagangan maksimal berukuran 2×3 m dan harus memakai roda agar mudah dirapikan jika ada kegiatan di anjungan,” bebernya.

“Pelaku UKM, tidak diperkenankan memindahtangankan posisi berjualan dari pemilik usaha yang didaftar kepada orang lain dan jika ditemukan maka akan diberi sanksi berupa penghentian usaha,” sambungnya.

Dalam pertemuan itu juga, Selvi memberikan kesempatan ke para pelaku UKM untuk membeberkan persoalan yang mereka hadapi selama ini, termasuk potensi terjadinya pungutan liar (pungli) yang mengatasnamakan pemerintah.

“Kalau ada persoalan silakan sampaikan, supaya bisa kita selesaikan bersama,” tandas mantan ketua KNPI Mamuju ini. Besok kita tunggu ya bapak-ibu yang akan mendaftar, yang jelas kita prioritaskan yang datang musyawarah hari ini, silahkan daftar di kantor lurah,” tutupnya.

Untuk diketahui, hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pariwisata, Ariadi Iksan, serta Camat Mamuju, M. Ilyas Yusuf, dan Kepala Bidang Kebersihan DLHK Mamuju, Marsaeni, serta Babinsa Kota, Sertu la Uma Isa.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *