Mamuju – Pembahasan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewakili Gubernur Suhardi Duka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, Rabu (10/9/2025).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingi pimpinan lain, Munandar Wijaya dan Abdul Halim, serta dihadiri jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut akan menjadi bahan penting untuk ditanggapi langsung oleh Gubernur pada paripurna berikutnya.
“Kami mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPRD yang mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun APBD berpihak pada rakyat. Semua pandangan itu akan ditanggapi Gubernur dalam paripurna berikutnya sebelum masuk tahap teknis pembahasan di Badan Anggaran,” ujar Junda.
Ia menegaskan, Pemprov Sulbar siap bersinergi dengan DPRD demi menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk menghadirkan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan anggaran yang transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, pandangan umum fraksi DPRD menyoroti sejumlah aspek strategis, mulai dari arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga efisiensi belanja daerah.
Pimpinan DPRD Sulbar menekankan, tahapan ini bukan hanya forum formalitas, tetapi bagian penting dari mekanisme penyusunan APBD. Masukan dari fraksi menjadi bentuk nyata representasi rakyat yang harus ditindaklanjuti secara serius.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum awal penyusunan APBD 2026, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sulbar secara transparan, berkeadilan, serta mendukung visi Sulbar Maju dan Sejahtera. (Rls)
