MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mempercepat kinerja pengelolaan anggaran daerah. Upaya tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (24/12/2025).
Rakor yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti seluruh gubernur se-Indonesia. Agenda utama rapat membahas evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah sekaligus kesiapan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2025.
Dalam paparannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa hingga 23 Desember 2025, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 90,39 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka 84,60 persen.
Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Barat pada kategori “jalur hijau” atau normal sesuai indikator nasional. Bahkan, berdasarkan data Kemendagri, Sulbar tercatat masuk lima besar nasional untuk capaian realisasi belanja daerah.
“Alhamdulillah, capaian realisasi belanja APBD Sulawesi Barat cukup baik. Kita masuk lima besar nasional. Ini menunjukkan perangkat daerah bekerja sesuai target dan memiliki komitmen kuat dalam mengakselerasi pelaksanaan anggaran,” kata Suhardi Duka.
Gubernur menegaskan, percepatan realisasi anggaran menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
Rakor tersebut turut diikuti jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Hadir mendampingi Gubernur, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menilai capaian realisasi APBD 2025 merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran secara disiplin dan akuntabel.
“Capaian ini tidak terlepas dari kerja sama dan komitmen seluruh OPD dalam mengawal APBD agar tetap on track sesuai perencanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan Kemendagri menjadi momentum penting bagi Pemprov Sulbar untuk memastikan sisa anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus menjadi bahan perbaikan pengelolaan keuangan daerah di tahun berikutnya.
Langkah percepatan dan evaluasi tersebut sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka–Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Sulawesi Barat.(*)
