MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar. Penekanan itu disampaikan saat memimpin apel virtual, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, Suhardi menyebut kondisi nasional yang tengah bergejolak turut berdampak pada daerah. Karena itu, pola pengelolaan anggaran tidak lagi bisa dilakukan secara biasa.
Ia meminta seluruh ASN bekerja secara rasional, mengutamakan pelayanan publik, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan sorotan negatif di masyarakat.
Menurutnya, tekanan global, baik dari sisi politik maupun konflik antarnegara, telah memengaruhi perekonomian hingga ke tingkat daerah. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program.
“Efisiensi bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegas Suhardi.
Ia menekankan, setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Program yang tidak berdampak langsung diminta untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam APBD.
Selain itu, Suhardi juga mengingatkan semakin kuatnya pengawasan publik di era digital. Setiap tindakan pejabat, kata dia, kini mudah menjadi perhatian luas dan berpotensi viral.
Karena itu, ASN diminta berhati-hati dalam bersikap, termasuk tidak memperlambat layanan atau melakukan pungutan yang dapat merusak citra pemerintah.
Gubernur juga secara tegas melarang sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid, meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan.
Di sisi lain, Suhardi menyoroti pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi. Ia meminta agar setiap persoalan internal diselesaikan secara internal dengan semangat perbaikan, bukan dibawa ke ruang publik yang dapat memperkeruh situasi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkap kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan. Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat.
“Penerimaan APBD semakin menurun. Utamannya di sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan pajak APBN itu kurang lebih 67 miliar. Kni kita harus efisiensi lagi,” kata Suhardi Duka.
Menutup arahannya, Suhardi mengingatkan ASN untuk tetap menjunjung tinggi nilai dasar pelayanan publik dengan mendahulukan kepentingan masyarakat.
Ia berharap seluruh aparatur tetap fokus pada target pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme.(*)
