Bapenda Sulbar Gandeng BPKAD Matangkan Migrasi Server Pendapatan Daerah

Suasana koordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat saat membahas skema perpindahan server pendapatan daerah di ruang Kepala BPKAD Sulbar, Mamuju, Kamis (5/2/2026). Dok. Humas Pemprov Sulbar.

MAMUJU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat untuk mematangkan skema perpindahan server pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola sistem pendapatan berbasis digital.

Koordinasi tersebut dilaksanakan di ruang Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (5/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem pendapatan daerah dikelola secara lebih aman, andal, dan terintegrasi.

Bacaan Lainnya

Pelaksana Tugas Sekretaris Bapenda Sulbar, Fahri Yusuf, hadir bersama Kepala Subbidang Teknologi Informatika Pendapatan, Rosianah M. Nadir. Pertemuan tersebut secara khusus membahas rencana teknis migrasi server pendapatan daerah.

Dalam pembahasan itu, kedua perangkat daerah mendiskusikan berbagai aspek strategis, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi, keamanan dan perlindungan data, kesinambungan layanan sistem pendapatan, hingga mekanisme pengelolaan server pasca-migrasi.

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perpindahan server pendapatan daerah tersebut. Menurut dia, migrasi server merupakan langkah penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

“Perpindahan server ini sangat penting untuk meningkatkan keandalan sistem dan keamanan data, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa rencana migrasi server pendapatan daerah merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah.

“Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan sistem pendapatan daerah dikelola secara aman, andal, dan terintegrasi, seiring dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis teknologi,” kata Abdul Wahab.

Ia menambahkan, penguatan sistem digital pendapatan daerah menjadi salah satu kunci dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Bapenda Sulbar berharap skema perpindahan server pendapatan daerah dapat segera dirumuskan secara matang dan terencana, sehingga mampu mendukung sistem pendapatan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (Rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *