MAMUJU – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang mencapai 5,36 persen pada 2025 dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menyoroti kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tengah tren ekonomi yang relatif positif.
Sorotan tersebut disampaikan Bapperida Sulbar sebagai respons atas rilis Berita Resmi Statistik yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Suri Handayani, pada Kamis (5/2/2026). Analisis dilakukan sebagai bagian dari penguatan kebijakan pembangunan daerah berbasis data.
Kepala Bapperida Sulbar Amujib mengatakan, dari empat indikator utama yang dirilis BPS—pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan (Gini Ratio), dan ketenagakerjaan—tiga indikator menunjukkan tren membaik. Namun, sektor ketenagakerjaan justru masih menghadapi tekanan.
“Pertumbuhan ekonomi Sulbar relatif solid dan inklusif. Angka kemiskinan dan ketimpangan menurun, tetapi pengangguran meningkat. Ini menjadi perhatian serius agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berkualitas,” kata Amujib.
Data BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 mencapai 5,36 persen dengan tingkat inklusivitas yang relatif terjaga hingga September 2025. Penurunan angka kemiskinan dan Gini Ratio menjadi sinyal bahwa pembangunan mulai memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Meski demikian, Bapperida mencatat peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode Agustus hingga November 2025, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat padat karya. Selain itu, ketimpangan di wilayah perdesaan menunjukkan kenaikan tipis meskipun secara total Gini Ratio mengalami penurunan.
Menurut Amujib, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan struktural dalam pasar tenaga kerja, termasuk keterbatasan akses lapangan kerja dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Tingkat pengangguran juga tercatat relatif lebih tinggi pada kelompok perempuan dan masyarakat perkotaan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bapperida Sulbar mendorong penguatan sektor-sektor ekonomi padat karya, seperti pertanian hilir, UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif, sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja.
Intervensi kebijakan juga akan difokuskan pada wilayah perdesaan melalui peningkatan produktivitas petani, perluasan akses pasar, serta penguatan koperasi modern. Di sisi lain, program penyerapan tenaga kerja perempuan akan diarahkan pada model yang lebih inklusif dan fleksibel berbasis komunitas.
“Seluruh upaya ini akan disinkronkan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dokumen RKPD dan KUA-PPAS berbasis indikator ketimpangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka,” ujarnya.
Amujib menegaskan, kerangka Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjadi landasan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.
“Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya.(*)
