MAMUJU — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar memperkuat sinkronisasi data dan perencanaan saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Kunjungan kerja DPRD Polman yang dipimpin Ketua DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ itu diterima langsung oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, didampingi para kepala bidang, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Suhamta menegaskan, pembahasan LKPJ tidak hanya berfokus pada laporan, tetapi juga sebagai pijakan memperbaiki kualitas perencanaan ke depan.
“Forum seperti ini penting untuk memastikan program yang dijalankan di daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan provinsi,” ujar Suhamta.
Dalam diskusi, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menyebut capaian pembangunan provinsi merupakan akumulasi dari kinerja seluruh kabupaten.
“Keberhasilan di tingkat provinsi tidak berdiri sendiri. Itu hasil kerja bersama, termasuk dari kabupaten seperti Polewali Mandar,” kata Angga.
Ia juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi 2025 yang dinilai melampaui target. Namun, ia menekankan masih adanya tantangan dalam efektivitas bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan.
Menurut Angga, persoalan utama bukan terletak pada besaran intervensi, melainkan pada sinkronisasi data.
“Yang perlu kita benahi adalah harmonisasi antara proses verifikasi dan validasi data BNBA di daerah dengan jadwal survei nasional BPS,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketidaksinkronan waktu sering membuat dampak bantuan sosial tidak sepenuhnya tercermin dalam data statistik.
“Tantangannya ke depan bagaimana intervensi itu bisa tepat momentum, sesuai dengan periode pengambilan data BPS, yaitu Maret dan September. Di situ pentingnya percepatan administratif dan validasi data,” lanjutnya.
Selain itu, Bapperida Sulbar juga memperkenalkan Indeks Modal Manusia (IMM) yang mulai diterapkan dalam dokumen RPJMD provinsi. Indikator ini merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan cakupan lebih luas, termasuk aspek penanganan stunting sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Dari sisi DPRD Polman, pembahasan turut menyoroti optimalisasi anggaran, khususnya melalui APBD Perubahan 2026 serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk memperkuat sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan pentingnya strategi penggunaan anggaran di masa transisi perencanaan.
“Pemanfaatan anggaran harus benar-benar strategis dan tepat sasaran, terutama di masa transisi. Ini penting untuk mempercepat pencapaian target makro yang sudah disepakati bersama,” tegasnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, agar program pembangunan berdampak nyata dan merata bagi masyarakat di Sulawesi Barat.(*)
