Polewali – editorial9 – Dua Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar, Abd.Razak dari Desa Botto, dan Kades Gattungan, Nayamuddin, menyampaikan aduan ke Anggota DPD – RI Dapil Sulawesi Barat, Ajbar, lantaran masyarakatnya tidak mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos).
Dalam kesempatannya, Kades Botto, Abd.Razak, mengatakan adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di desanya yang tidak mendapatkan BST Kemensos tersebut, sebanyak 205.
“Kalau masalah BST yang tidak terakomodir di dinas sosial, ada 205 KK,” ucap Abd.Razak, saat dikonfirmasi, di D’Join Cave, usai pertemuan dengan Anggota DPD-RI, Ajbar, Senin, 01/05/20. Malam.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa dalam mengajukan data nama-nama calon penerima BST ke Dinas Sosial Kabupaten Polman (Dinsos Polman), hal itu dilakukan sejak bulan April Tahun 2020 lalu.
“Itu tahap awal itu sekitar bulan April,” pungkasnya.
Sementara itu, di tempat yang sama Kades Gattungan, Nayamuddin, mengungkapkan bahwa adapun jumlah warganya yang terakomodir di BLT DD sebanyak 201 KK, sehingga pihaknya mendorong sebanyak 77 untuk diberikan bantuan dana terdampak pandemi Covid19, melalui program BST Kemensos, namun hingga saat ini belum diakomodir di Dinsos.
“Jadi itu hari yang tercofer BLT dana desa itu hanya 201, kemudian yang 77 itu, itu saya dorong ke BST sebenarnya, tapi ternyata dari BST tidak terakomodir di Dinsos,” ungkap Nayamuddin.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa pengajuan data nama – nama calon penerima BST ke Dinsos Kabupaten Polman, telah dilakukan sejak Mei 2020.
“Kalau tidak salah bulan Lima, sampai sekarang ini belum ada yang tercofer,” bebernya.
Menanggapi adanya aduan dari Kades tersebut, Anggota DPD-RI, Ajbar, menjelaskan bahwa Desa di Kabupaten Polman yang tidak tersentuh oleh BST lebih dari dua desa, hal tersebut terjadi lantaran adanya kendala pada data Pemdes itu sendiri.
“Bukan hanya dua desa sekitar lima desa kayaknya yang nol menerima BST, tapi pasti itu terkendala di kesiapan data desa, karena kadang desa tidak memiliki operator SIKS – NG, ini paling penting,” jelas Ajbar.
“Oleh sebab itu, kedepan kita tidak boleh lagi jatuh pada lubang yang sama,” sambungnya.
Lebih lanjut ia juga mengatakan, bahwa dalam rangka mengantasi masalah kurangnya operator SIKS – NG, pihaknya akan memberikan pelatihan khusus operator desa, yang rencananya akan dilaksanakan pada Tanggal 24 Juli 2020 mendatang.
“Saya sudah koordinasi dengan dinas sosial, selaku DPD, insya Allah tanggal 24 Juli, itu lewat dana reses saya, saya manfaatkan lima titik, 167 desa dan kelurahan kita akan melatih seluruh operator SIKS -NG. Tetapi tim saya akan turun memastikan bahwa betul-betul di setiap desa punya operator,” katanya.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat itu juga membeberkan, bahwa seluruh desa di Polman, masih memungkinkan untuk mendapatkan BST Kemensos, jika Pusdatin melakukan falidasi data, mengingat masih adanya kuota 1,2 juta KK se Indonesia yang belum tersentuh.
“Memungkinkan kalau Pusdatin memfalidasi kembali, apalagi ada kuota sebanyak 1,2 juta se-Indonesia. Kita berdoa semoga Sulbar masih dikasih kuota termasuk Polman,” bebernya.
Mantan Ketua DPC PAN Kabupaten Polman itu menuturkan, jika masih terbuka peluang untuk mengimput dana, lantas ternyata rakyat masih banyak belum mendapatkan bantuan jenis apapun yang sifatnya sosial, maka Pemda dalam hal ini Bupati, dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan BLT dari APBD.
“Bukan hanya bisa, sangat bisa dilakukan dan sangat dianjurkan untuk dilakukan,” tuturnya.(FM)
