MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Sulbar, Senin (12/1/2026). Pertemuan ini membahas penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur, mengatakan pembahasan difokuskan pada penataan kelembagaan UPTD PPA agar layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat berjalan lebih optimal dan responsif.
“Pembahasan mencakup penguatan tata kelola organisasi serta efektivitas kinerja UPTD PPA, sehingga layanan perlindungan di Sulbar bisa semakin maksimal,” kata Masykur.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menegaskan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan tugas dan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Rahmah, langkah ini sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah sejak awal tahun anggaran 2026.
“Melalui koordinasi ini, diharapkan UPTD PPA memiliki landasan operasional yang lebih kuat dan sesuai regulasi terbaru, sehingga mampu memberikan pendampingan dan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.(*)
