Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Biro Organisasi Setda berkolaborasi dengan Inspektorat Sulbar mulai melaksanakan Pemantauan dan Pra Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur Sulbar Nomor 428 Tahun 2025 dan Nomor 502 Tahun 2025 yang mengatur lokus serta tim evaluator kinerja pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulbar.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki, menyebutkan kegiatan berlangsung sejak 25 Agustus hingga 12 September 2025.
“Pra evaluasi ini kami laksanakan agar perangkat daerah yang menjadi lokus bisa lebih siap, terutama dalam menyiapkan bukti dukung sesuai format penilaian yang sudah diberikan,” ujar Subuki, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, terdapat enam aspek evaluasi layanan publik yang merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023. Evaluasi ini juga sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta menghadirkan pelayanan dasar yang lebih berkualitas.
Sebagai bagian dari agenda, tim evaluator pada 28 Agustus 2025 mendatangi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar. Kedatangan tim diterima langsung oleh Kepala DPKD Sulbar, Mustari Mula.
Mustari menilai, sejumlah indikator penilaian mirip dengan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kami diminta menindaklanjuti rekomendasi tahun lalu. Kebetulan saat ini kami gencar sosialisasi pojok baca, dan itu ternyata juga masuk dalam salah satu sarana penilaian pelayanan publik,” jelasnya.
Dengan pemantauan ini, Pemprov Sulbar berharap perangkat daerah makin adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
