Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menyusun perencanaan anggaran yang tepat sasaran melalui kegiatan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/7/2025), dan dihadiri sejumlah pejabat fungsional serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, serta ASN Syamsuriah. Selain itu, turut hadir Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setdaprov Sulbar, Murdanil, serta sejumlah pejabat lainnya seperti Muhammad Apriadi, Amir Hamzah, Abdul Kuddus, dan Gaffar.
Faika Kadriana Ishak menyampaikan, asistensi ini bertujuan memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam merumuskan program prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap proses asistensi ini mampu menyempurnakan RKA Perubahan sehingga selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Faika.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah agar program yang dirancang menghasilkan output dan outcome yang terukur.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa kegiatan asistensi ini merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKA Perubahan.
“Asistensi ini bukan hanya sebatas penyelarasan dokumen, tetapi juga sebagai evaluasi agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” kata Ali Chandra.
RKA Perubahan 2025 tersebut juga disebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.
BPKPD Sulbar berharap, melalui asistensi ini, seluruh perangkat daerah dapat lebih fokus menyusun dan melaksanakan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*)
