Bupati Polman Sambut Baik Pusat Ambil Alih Gaji PPPK

Bupati Polewali Mandar (Polman), H. Samsul Mahmud, didampingi Sekda Polman Nursaid dan Direktur RSUD Hajjah Andi Depu, dr. Irwandi Muis, saat memberikan keterangan kepada awak media di RSUD Hajjah Andi Depu, Polman. (Dok. editorial9.com)

POLMAN, editorial9.com – Bupati Polewali Mandar (Polman), H. Samsul Mahmud, menyambut baik rencana pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut dinilai dapat meringankan beban keuangan daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang selama ini membebani APBD.

Samsul mengatakan, pengalihan pembayaran gaji PPPK ke pemerintah pusat merupakan kebijakan yang sangat baik. Selain berdampak terhadap kondisi keuangan daerah, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Saya kira ini sangat baik, karena dari sisi pendapatan terus dari sisi pelayanan kepada masyarakat itu sangat bagus,” ucap Samsul Mahmud saat dikonfirmasi di Polewali, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat sebelumnya juga telah mengambil alih sebagian tenaga penyuluh di Dinas Pertanian. Karena itu, rencana pengalihan pembayaran gaji PPPK daerah menjadi kebijakan yang mendapat dukungan dari Pemkab Polman.

Samsul mengakui, keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengatur anggaran secara cermat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Saya kira kami sangat mendukung, karena memang kondisi fiskal daerah hari ini ya kita tahu memang terbatas,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, porsi belanja pegawai dalam APBD Pemkab Polman saat ini masih berada di angka 41 persen. Menurutnya, apabila pembayaran gaji PPPK benar-benar dialihkan ke pemerintah pusat, kebijakan itu akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah.

“Kalau diambil alih, saya kira ini sangat membantu APBD kita di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya pembayaran gaji para ASN kita,” tutupnya.

Samsul berharap, kebijakan tersebut dapat membantu meringankan beban APBD Polman, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.(Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *