POLMAN, editorial9.com – Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Selasa (14/7/2026).
Massa memprotes hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dinilai sarat maladministrasi hingga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemkab Polman.
Aksi berlangsung di depan gerbang Kantor Bupati Polman, Jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata. Uniknya, massa mendirikan tenda terpal di lokasi aksi untuk menghindari teriknya matahari saat menyampaikan aspirasi.
Sekitar 30 orang peserta aksi tampak berteduh di bawah tenda sambil bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan, di antaranya meminta seleksi JPT Pratama diusut tuntas serta menolak rangkap jabatan.
Aparat kepolisian bersama personel Satpol PP Polman terlihat berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Koordinator lapangan aksi, Zubair, mengatakan demonstrasi tersebut membawa tiga isu utama yang diminta segera dievaluasi oleh pemerintah daerah.
“Ada tiga isu utama yang kita suarakan agar pemangku kebijakan dalam kantor bupati mendengar dan melakukan evaluasi,” kata Zubair.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang mengantarkan 10 pejabat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dilantik.
Menurut Zubair, proses seleksi tersebut diduga diwarnai maladministrasi karena ada peserta yang dinilai tidak memenuhi persyaratan namun tetap lolos.
“Ada kandidat yang tidak dapat membuat makalah,” ungkapnya
Ia juga menuding Bupati Polman Samsul Mahmud tidak memilih pejabat berdasarkan nilai tertinggi, melainkan karena faktor kedekatan.
Karena itu, pihaknya meminta proses seleksi terbuka JPT Pratama segera dievaluasi dan diusut secara menyeluruh.
Selain seleksi JPT, massa juga menyoroti Silpa Pemkab Polman tahun anggaran 2025 sebesar Rp23 miliar.
Zubair meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan Daerah, membuka data terkait keberadaan anggaran tersebut.
“Kami meminta kepala badan keuangan daerah secara terbuka, memperlihatkan bukti jika Silpa itu masih tersimpan di kas daerah,” tutupnya.(Mp)
