MAMUJU – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat persiapan pelaksanaan Pra-Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Pra-Rakortekrenbang) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Kamis (5/2/2026).
Rapat tersebut diikuti perwakilan kementerian/lembaga serta perangkat daerah dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Forum ini menjadi tahapan awal penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Keikutsertaan Dinsos P3A dan PMD Sulbar sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam mewujudkan “Sulbar Maju dan Sejahtera”.
Forum Pra-Rakortekrenbang dinilai strategis untuk memastikan sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah, khususnya pada sektor sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai aspek teknis pelaksanaan Pra-Rakortekrenbang, mulai dari mekanisme kegiatan, agenda dan jadwal pelaksanaan, hingga substansi perencanaan pembangunan yang akan menjadi fokus pembahasan pada tahapan berikutnya.
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar Darmawati, melalui Perencana Ahli Muda Mahyuddin, mengatakan bahwa rapat persiapan ini menjadi pedoman awal dalam menyusun usulan program daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Rapat persiapan Pra-Rakortekrenbang ini menjadi langkah strategis untuk memahami prioritas pembangunan nasional, sehingga perencanaan program di daerah dapat disusun lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran,” ujar Mahyuddin.
Ia menambahkan, hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi internal di lingkungan Dinsos P3A dan PMD Sulbar guna mematangkan substansi program yang akan dibawa pada pelaksanaan Pra-Rakortekrenbang selanjutnya.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, khususnya dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.(*)
