MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan peran strategisnya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui penguatan komunikasi publik yang terpadu dan kolaboratif.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Public Relation Gathering yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri puluhan perwakilan instansi pemerintah, Dinas Kominfopers Sulbar, serta agen statistik dari Universitas Tomakaka Mamuju. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat strategi komunikasi publik menjelang pelaksanaan SE2026 yang merupakan program prioritas nasional.
Dalam paparannya, Ridwan menegaskan bahwa SE2026 memiliki peran penting sebagai basis perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional untuk 10 tahun ke depan. Karena itu, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh akurasi pendataan oleh BPS, tetapi juga oleh komunikasi publik yang efektif, terpadu, dan konsisten.
“Keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada ketepatan data, tetapi juga pada komunikasi publik yang mampu membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat,” ujar Ridwan.
Ia menyampaikan, Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Pemprov Sulbar, kata dia, memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh tahapan sensus berjalan optimal.
Menurut Ridwan, Diskominfopers sebagai koordinator kehumasan pemerintah daerah berperan sebagai integrator utama narasi publik lintas instansi. Komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung SE2026 diwujudkan melalui sejumlah langkah konkret, di antaranya memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami pesan kunci sensus ekonomi, menggerakkan seluruh kanal komunikasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk sosialisasi aktif, serta membangun ekosistem kolaboratif antara Pemprov Sulbar, BPS, OPD, pemerintah kabupaten/kota, media, dan mitra strategis lainnya.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga berkomitmen menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat bagi masyarakat serta mengintegrasikan kampanye SE2026 ke dalam agenda rapat koordinasi kehumasan, Bakohumas, dan forum keprotokolan daerah.
Ridwan memaparkan sejumlah mandat strategis Diskominfopers, antara lain penyelarasan narasi dan pesan kunci antar instansi agar tidak terjadi perbedaan informasi, penyusunan paket komunikasi SE2026 berupa infografis, siaran pers, video edukatif, hingga frequently asked questions (FAQ), serta penguatan peran Bakohumas sebagai jaringan utama penyebaran informasi resmi.
“Penguatan lainnya adalah monitoring dan manajemen isu publik dengan mengidentifikasi potensi isu sensitif yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat serta menyiapkan respons cepat terhadap rumor atau informasi keliru,” katanya.
Diskominfopers juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan media massa agar pemberitaan terkait SE2026 berlangsung akurat, berimbang, dan mampu mendorong partisipasi publik.
Melalui kegiatan ini, Ridwan berharap terbangun narasi komunikasi publik yang seragam antar instansi, semakin kuatnya sinergi antara Pemprov Sulbar dan BPS, meningkatnya kapasitas Bakohumas dalam menghadapi tantangan komunikasi digital, serta tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sensus.
“Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum penting bagi pembangunan ekonomi Sulawesi Barat. Dengan komunikasi publik yang terstruktur, adaptif, dan kolaboratif, kami optimistis masyarakat dapat memahami pentingnya sensus dan berpartisipasi penuh,” ujar Ridwan.
Ia menegaskan, Diskominfopers Sulbar akan terus menjadi koordinator yang menyatukan narasi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan ruang informasi publik tetap sehat, akurat, dan produktif. (Rls)
