MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar mengedukasi pedagang ikan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Binanga, Kabupaten Mamuju, terkait bahaya penggunaan zat kimia berbahaya pada produk perikanan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ikan yang beredar di pasar tradisional aman dikonsumsi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk perikanan Sulbar di pasar yang lebih luas.
Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Pasar Pagi area PPI Binanga, Kamis (7/5/2026). Petugas dari Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Sulbar memberikan edukasi langsung kepada pedagang dan masyarakat terkait bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang digunakan pada produk perikanan.
Dalam kegiatan itu, masyarakat juga dibekali panduan mengenali ciri-ciri ikan yang diduga mengandung formalin. Mulai dari tekstur ikan yang terlalu kenyal, insang pucat, tidak dihinggapi lalat hingga aroma menyengat seperti bahan kimia.
“Kami di Bidang PSDKP memastikan bahwa rantai distribusi ikan, dari mulai didaratkan hingga ke tangan konsumen harus terpantau ketat. Edukasi ini adalah langkah preventif, namun kami juga tidak segan melakukan tindakan tegas sesuai regulasi jika ditemukan oknum yang sengaja mencemari produk perikanan dengan zat berbahaya. Keamanan konsumen adalah prioritas pengawasan kami,” tegas Kabid PSDKP Irwan Latif di sela kegiatan.
Selain formalin, masyarakat juga diingatkan mengenai bahaya boraks yang dapat merusak organ tubuh jika dikonsumsi dalam jangka panjang.
Salah seorang pedagang ikan di PPI Binanga, Murni (44), mengaku selama ini pedagang lebih memilih menjaga kesegaran ikan secara alami menggunakan es batu.
“Kalau bahan berbahaya seperti formalin atau boraks, kami di sini tidak pernah pakai. Begitu ikan naik dari kapal, langsung dijual. Jika ada sisa, kami pakai es batu saja seperti biasa. Bahkan pewarna makanan pun kami hindari karena dampaknya tetap tidak bagus,” ungkap Murni.
Menurutnya, perputaran ikan di PPI Binanga cukup cepat sehingga stok biasanya habis dalam waktu tiga hingga empat hari.
Apresiasi terhadap pengawasan pemerintah juga datang dari konsumen. Fadli (37) menilai edukasi tersebut penting agar masyarakat lebih memahami bahaya bahan kimia pada makanan laut.
“Sangat luar biasa. Ini membantu masyarakat awam yang awalnya asal beli saja tanpa tahu ada campuran bahan berbahaya. Kami sangat mendukung fungsi pengawasan seperti ini agar apa yang kami makan benar-benar sehat,” tuturnya.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, mengatakan pengawasan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.
“Keamanan pangan adalah harga mati bagi kami di DKP. Lewat edukasi rutin ini, kita ingin membangun ekosistem perikanan yang jujur dan sehat. Jika kepercayaan konsumen meningkat, maka nilai jual produk nelayan kita juga akan naik. Kami berkomitmen untuk terus mengawal sektor perikanan agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat,” pungkas Safaruddin.(*)
