MAMUJU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk memetakan strategi pengembangan industri rumput laut berkelanjutan melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD).
Kegiatan bertajuk “Hulu Industri Rumput Laut: Peningkatan Kualitas Bibit, Mutu, dan Tata Kelola Rantai Nilai Lokal” itu berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Selasa (21/4/2026), dan menjadi langkah awal menyusun arah kebijakan berbasis riset di sektor unggulan daerah.
Kolaborasi ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam program PANCA DAYA, khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dukungan juga datang dari Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor agar komoditas lokal mampu bersaing di pasar global.
Ketua Tim Peneliti LPPM Unhas, Prof. Ambo Tuwo, mengatakan rumput laut memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai komoditas ekonomi tetapi juga sebagai penopang ekosistem laut dan ketahanan pangan.
“Perlu harmonisasi kebijakan dari pusat hingga daerah agar nilai ekonomi rumput laut meningkat, termasuk melalui diversifikasi produk dan penguatan nilai tambah,” ujarnya.
FGD ini merupakan bagian dari riset Partnership for Australia–Indonesia Research (PAIR) yang menitikberatkan pada penerapan konsep ekonomi sirkular dalam industri rumput laut di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Dalam diskusi terungkap, rumput laut memiliki sejumlah fungsi penting dalam ekonomi sirkular, mulai dari penyerap karbon (blue carbon), penyaring alami limbah perairan (fitoremediasi), hingga bahan baku pupuk organik cair yang ramah lingkungan.
Meski memiliki potensi besar, pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Staf Teknis Perikanan Budidaya DKP Sulbar, Ashar, menyebut keterbatasan bibit unggul lokal serta belum adanya fasilitas bea cukai di Sulbar menjadi hambatan utama ekspor langsung.
Selain itu, persoalan fluktuasi harga, serangan hama seperti penyu, hingga minimnya sarana pengeringan juga menjadi tantangan yang dihadapi pembudidaya.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan FGD ini menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan bantuan dan pendampingan ke depan.
“Kami terus melakukan langkah konkret untuk mengembangkan budidaya rumput laut, mulai dari mengatasi kendala regulasi, akses perbankan, hingga persoalan lingkungan seperti sampah plastik. Sinergi antara akademisi dan praktisi sangat penting untuk memecahkan persoalan di sektor hulu,” kata Safaruddin.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen memastikan program bantuan, termasuk pelatihan kultur jaringan, tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Sulawesi Barat.(*)
