MAMUJU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan di Mamuju pada 30–31 Juli 2025. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan arsip dinamis serta mendukung transformasi digital pemerintahan.
Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala DPKD Sulbar, Mustari Mula, dan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Yanto Samadikun.
Dalam sambutannya, Mustari menekankan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pilar utama tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Pengelolaan arsip yang baik mencerminkan pemerintahan yang bersih dan terstruktur. Melalui bimtek ini, kita harap seluruh OPD membangun budaya tertib arsip yang mendukung pelayanan publik,” ujar Mustari.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Sementara itu, Yanto Samadikun dari ANRI menegaskan bahwa arsip bukan sekadar dokumentasi administratif, melainkan memori kolektif bangsa dan alat bukti pertanggungjawaban institusi.
“Arsip yang dikelola dengan baik menjadi instrumen penting dalam evaluasi kinerja instansi serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik,” katanya.
Bimtek ini juga mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Kementerian Kominfo.
Selama dua hari pelatihan, peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dibekali materi seputar regulasi kearsipan, teknis pengelolaan arsip digital, dan integrasi sistem informasi pemerintahan.
DPKD Sulbar berharap melalui bimtek ini, seluruh perangkat daerah semakin siap menerapkan administrasi pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis data yang akurat.(*)
