MAMUJU – Anggota DPRD Sulawesi Barat Haluddin bersama Sekretaris DPRD (Sekwan) Arianto menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, akademisi, serta stakeholder lainnya. Sejumlah peserta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Selain itu, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 turut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa kondisi pembangunan Sulawesi Barat mulai menunjukkan tren perbaikan sejak 2025. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang telah melampaui rata-rata nasional dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“RKPD 2027 ini kita susun dengan melihat arah pembangunan sejak 2025 yang mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah berada di atas rata-rata nasional dan itu patut disyukuri karena berkontribusi pada penurunan kemiskinan,” ujar Suhardi Duka.
Sebagai langkah responsif terhadap tantangan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 60 miliar pada tahun 2026 untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027, pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan. Berbagai masukan, saran, dan pertimbangan dari stakeholder, instansi pemerintah pusat, hingga perguruan tinggi akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia juga akan menjadi acuan penting guna memastikan target pembangunan daerah tetap realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa seluruh pandangan, masukan, dan kritik yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD 2027 agar lebih tepat sasaran.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar Haluddin bersama Sekwan Arianto berharap Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 mampu melahirkan program-program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita berharap RKPD 2027 benar-benar disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” kata Haluddin.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan RKPD 2027 dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(*)
