POLMAN, editorial9.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat bakal melaporkan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait penanganan dugaan korupsi anggaran DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Laporan tersebut akan disertai permintaan supervisi dan evaluasi terhadap penanganan dugaan penyimpangan anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif (TKI), serta belanja makan dan minum DPRD Polman.
Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi PKC PMII Sulbar, Dirman, menilai penanganan perkara tersebut belum memberikan kejelasan informasi yang memadai kepada masyarakat.
Dia mempertanyakan perkembangan penanganan perkara serta langkah konkret yang telah dilakukan Kejati Sulbar dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
“Kami mempertanyakan, sejauh mana perkembangan penanganan dugaan perkara ini? Apa langkah konkret yang telah dilakukan? Mengapa publik belum mendapatkan kepastian informasi yang memadai?” tegas Dirman, melalui keterangan persnya, Selasa,10/11/26. Malam.
Menurutnya, lambannya penanganan dugaan perkara yang berkaitan dengan anggaran publik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, hal tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
PKC PMII Sulbar menegaskan tidak ingin penanganan dugaan penyimpangan anggaran DPRD Polman berakhir tanpa kepastian hukum. Karena itu, mereka akan membawa persoalan tersebut ke Kejagung untuk meminta pemeriksaan dan supervisi terhadap kinerja Kejati Sulbar.
Dirman juga mengingatkan, agar penegakan hukum tidak membedakan pihak berdasarkan jabatan maupun pengaruh politik.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi mendadak tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan dan pengaruh,” ujarnya.
Selain melaporkan kinerja Kejati Sulbar, PKC PMII juga mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejati Sulbar apabila terbukti tidak mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dan penegakan hukum secara profesional.
Dirman mengatakan, Kejati Sulbar harus memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi anggaran reses, TKI, serta belanja makan dan minum DPRD Polman.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, pihak kejaksaan diminta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Uang rakyat bukan uang pribadi pejabat. Anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif, serta makan dan minum DPRD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
PKC PMII Sulbar juga meminta Kejati Sulbar mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran tersebut tanpa tebang pilih. Mereka menilai pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, seremoni, maupun konferensi pers.
Dalam pernyataannya, PKC PMII Sulbar turut merujuk sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dirman menegaskan, kritik mahasiswa terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan bagian dari kontrol sosial dan tanggung jawab moral dalam mengawal penggunaan anggaran publik.
PKC PMII Sulbar memastikan, akan meminta Jaksa Agung melakukan supervisi dan evaluasi agar penanganan dugaan perkara DPRD Polman, berjalan secara independen, profesional, dan akuntabel.(Mp)
