POLMAN, editorial9.com – Mantan Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM), bereaksi setelah Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Polda Sulawesi Barat (Sulbar) memeriksanya terkait kasus dugaan korupsi dana insentif rohaniawan senilai Rp 4,2 miliar.
AIM mempertanyakan alasan dirinya didesak untuk diperiksa dalam perkara tersebut. Dia menegaskan tidak memiliki sangkut paut dengan dugaan korupsi dana insentif rohaniawan.
“Polda itu bukan anak kecil, kenapa mau dipanggil orang yang tidak ada sangkutannya,” ucap AIM, saat dikonfirmasi di Polewali, Senin,09/11/26.
AIM juga mempertanyakan di mana letak keterkaitannya dengan kasus tersebut. Menurutnya, program pemberian insentif imam sudah berlangsung sejak era pemerintahan Alibaal Masdar (ABM).
“Sangkutannya saya dimana, kalau tahu, tahu, 15 tahun itu dana imam insentif imam itu ada sejak ABM,”ungkapnya.
Lebih lanjut, AIM mengungkapkan kemungkinan konsekuensi dari jawaban yang akan disampaikannya apabila dipanggil penyidik Polda Sulbar untuk dimintai keterangan.
Dia mengatakan, jika mengaku tidak mengetahui program tersebut, dirinya justru bisa dipertanyakan mengenai penggunaan uang rakyat.
“Yang saya dipanggil Polda, kalau saya bilang tidak tahu, berarti saya dituntut mana uang rakyat kau makan. Itu saya salah,” tukasnya.
Namun, AIM menegaskan bahwa mengetahui adanya program insentif imam tidak berarti dirinya mengetahui secara terperinci penggunaan anggarannya.
“Kalau saya bilang tahu, tahu, tapi penggunaannya saya tidak tahu. Itukan begitu,” tutupnya.
Untuk diketahui, penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif rohaniawan tersebut terus bergulir di Polda Sulbar. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar sebelumnya menggeledah dua ruangan di Kantor Bupati Polman, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pada 3 November 2026.
Dalam penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah dokumen penting, termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2023-2024.
Penyidik juga telah memeriksa sekitar 25 saksi dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menghitung potensi kerugian negara.
Hingga penggeledahan berlangsung, Polda Sulbar belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.(Mp)
