POLMAN, editorial9.com – Mantan Bupati Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM), merespons pernyataan mantan Sekda Polman, Andi Bebas, yang menyebut dirinya mengetahui persoalan anggaran dana insentif rohaniawan senilai Rp 4,2 miliar sejak 2023.
AIM mengakui seorang bupati harus mengetahui anggaran pemerintahan. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara rinci penggunaan dana insentif rohaniawan tersebut.
“Salah itu bupati kalau tidak tahu Anggaran. Tapi kalau penggunaannya ya tanya sama Dinasnya.” ucap AIM, saat dikonfirmasi di Polewali, Senin, 09/11/26.
Meski demikian, AIM mengaku tidak mengetahui secara detail proses pencairan anggaran insentif rohaniawan tersebut. Pasalnya, menurut dia, pihak yang menjabat sebagai Bupati Polman saat proses pencairan bukan lagi dirinya, melainkan Pj Bupati Polman, almarhum Ilham Borahima (Ilbor).
“Siapa yang ini, kan Ilbor to yang disposisi katanya Ilbor yang suruh cairkan. Tidak tahu saya,” ungkapnya.
AIM juga mempertanyakan mengapa persoalan dana insentif rohaniawan tersebut baru menjadi sorotan sekarang. Dia menyebut program dana rohaniawan telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya, ketika Polman masih dipimpin Alibaal Masdar (ABM).
“Yang jelas itu kan program. Tapi kenapa baru salah sekarang, itu kan sudah 15 tahun masih ABM kan dana rohaniawan itu masih ABM, terus kenapa sekarang baru kacau,” saya kan sudah tidak jadi Bupati to.” ujarnya.
Lebih lanjut, AIM menegaskan seorang kepala daerah tidak boleh tidak mengetahui anggaran pemerintahan. Menurutnya, mengetahui anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab seorang bupati.
“Tahu ? Tidak ada itu Bupati tidak tahu anggaran. Berhenti jadi Bupati kalau tidak tahu Anggran.” bebernya.
Meski demikian, AIM kembali menegaskan tidak mengetahui pihak yang menggunakan dana tersebut. Dia meminta agar persoalan penggunaan anggaran ditanyakan kepada dinas masing-masing.
“Mengenai yang makenya saya tidak tahu, itu dinas masing-masing to,” tegasnya.
AIM mengakui kepala daerah memiliki tanggung jawab terhadap anggaran pemerintahan. Namun, dia menyebut penggunaan dana berada pada masing-masing pos anggaran setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
“Salah q juga itu dek, kalau jadi Bupati tidak tahu itu anggaran, berarti apa kerjanya jadi Bupati kalau kau tidak tahu anggaran. Itu dong pemerintah, tanggung jawab,” tukasnya.
“Kalau bilang siapa yang pake ya Wallahu A’lam karena ,itu kan begitu diketok di DPR, Itu kan masuk ke pos masing-masing,” sambungnya.
Di akhir keterangannya, AIM kembali menyinggung masa pemerintahan Pj Bupati Ilham Borahima. Dia menyebut proses eksekusi anggaran berlangsung ketika dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Polman.
“Ini kan katanya, gak tahu bagaimana anunya. Karena kan bukan mi saya yang jadi Bupati, Ilbor. Waktu ekseskusi kan sudah Ilbor jadi Bupati,” tutup AIM.
Diketahui, dugaan korupsi anggaran insentif rohaniawan senilai Rp 4,2 miliar di Kabupaten Polman kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar telah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Polman pada Selasa (3/11/2026).
Penggeledahan tersebut menyasar dua ruangan, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Polman.
Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara, di antaranya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk periode 2023 hingga 2024.
Hingga kini, proses penyidikan dugaan korupsi dana insentif rohaniawan tersebut masih bergulir di Polda Sulbar.(Mp)
