POLMAN, editorial9.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Polewali Mandar (Polman), Alimuddin, buka suara terkait polemik jumlah dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Persoalan akses geografis hingga keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan penambahan TPS.
Alimuddin menjelaskan, penentuan jumlah TPS di setiap desa dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan ketentuan teknis yang diterapkan, satu TPS dapat menampung maksimal 700 pemilih.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul keberatan warga Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Alu. Puluhan warga mendatangi Kantor DPMD Polman, Senin (9/11/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait penambahan TPS.
Warga menilai jumlah dan penempatan TPS di desa tersebut belum mempertimbangkan kondisi geografis serta jarak antardusun yang berjauhan.
Alimuddin mengakui, persoalan di Desa Pao-Pao menjadi perhatian karena satu TPS harus melayani pemilih dari tiga dusun. Kondisi geografis membuat sebagian warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencapai lokasi pemungutan suara.
Bahkan, terdapat warga dari dua dusun yang harus menyeberangi sungai untuk menggunakan hak pilihnya.
Menurut Alimuddin, penentuan TPS tidak hanya mempertimbangkan jumlah pemilih, tetapi juga kesiapan penyelenggaraan dan ketersediaan anggaran.
Dia menyebut anggaran Pilkades yang bersumber dari APBD telah dialokasikan dan dimasukkan dalam perubahan anggaran. Kondisi tersebut membuat ruang untuk menambah TPS saat ini sangat terbatas.
“Persoalan jumlah TPS ini juga harus mempertimbangkan kesiapan penyelenggaraan dan anggaran yang tersedia,” demikian penjelasan Alimuddin.
Polemik penempatan TPS juga terjadi di Desa Lampoko. Di desa tersebut, lima TPS ditempatkan dalam satu lokasi, yakni di lapangan desa.
Alimuddin menjelaskan, penggabungan lokasi lima TPS tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara panitia Pilkades, pemerintah desa, para calon kepala desa, serta unsur pengamanan.
Meski demikian, kebijakan itu masih menuai keberatan dari sejumlah warga yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi pemungutan suara.
“Ada beberapa warga yang rumahnya jauh dari TPS kemudian memprotes penempatan tersebut. Mereka menginginkan agar TPS berada di setiap dusun,” jelas Alimuddin.
Dia menilai dinamika di Desa Pao-Pao dan Lampoko memperlihatkan adanya aspirasi masyarakat terkait aksesibilitas dan pemerataan lokasi pemungutan suara.
Karena itu, penempatan TPS perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing desa, mulai dari jumlah pemilih, kondisi geografis, jarak tempuh, hingga kesepakatan dalam proses persiapan Pilkades.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Alu, Andi Agung, mengatakan tuntutan penambahan TPS di Desa Pao-Pao bukan persoalan baru. Usulan tersebut, kata dia, telah disampaikan jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai, termasuk dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten.
Andi Agung membandingkan jumlah TPS di Desa Pao-Pao dalam beberapa pelaksanaan pemilihan. Pada Pemilu sebelumnya terdapat sembilan TPS, kemudian lima TPS saat Pilkada, sedangkan dalam Pilkades kali ini hanya ditetapkan tiga TPS.
Menurutnya, perubahan jumlah tersebut seharusnya mempertimbangkan karakteristik wilayah Pao-Pao yang memiliki medan cukup sulit dan jarak antardusun yang berjauhan.
Aliansi Masyarakat Alu berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan solusi atas persoalan tersebut. Mereka meminta penempatan TPS memperhatikan kemudahan akses masyarakat agar jarak dan kondisi geografis tidak menghambat partisipasi pemilih.
Mereka juga mengingatkan bahwa kemudahan menjangkau TPS merupakan bagian penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memberikan suara serta menjaga pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan kondusif.(Basri/Mp)
