MAMUJU – Forum Percepatan Pembentukan Kota Mamuju kembali menggelar pertemuan kelima pada Minggu (3/8/2025), untuk mematangkan strategi perubahan status Mamuju menjadi kota administratif atau Daerah Otonom Baru (DOB).
Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik tingkat daerah, seperti PKS, PAN, PPP, Golkar, PBB, hingga Partai Ummat. Keterlibatan mereka menunjukkan dukungan politik terhadap rencana pemekaran Mamuju.
Ketua Forum, H Sandi, yang juga kader Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa perjuangan pembentukan Kota Mamuju mendapat dukungan dari Anggota DPR RI Dapil Sulbar, Zulfikar Suhardi.
“Pak Zulfikar sudah menjadwalkan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Ini bentuk nyata komitmen dan dukungan dari wakil kita di Senayan,” ujar Sandi.
Ia menegaskan perjuangan pembentukan Kota Mamuju membutuhkan arah yang jelas serta kerja kolektif lintas sektor.
“Perjuangan ini harus dilandasi kerja kolektif, kelengkapan dokumen, dan arah perjuangan yang tegas. Apakah kita dorong lewat jalur kota administratif atau DOB. Konsolidasi adalah kunci,” tegasnya.
Perwakilan Forum, Masram Jaya, yang juga Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, memaparkan hasil kunjungannya ke Jakarta. Ia menyebut, meski moratorium pemekaran belum dicabut, Komisi II DPR RI saat ini sedang membahas 10 usulan DOB.
“Ini bukti bahwa peluang masih terbuka. Tapi kita harus serius. Saat ini, pembentukan Kota Mamuju masih sebatas keinginan, belum ditopang dokumen formal yang lengkap,” jelas Masram.
Menurutnya, minimnya dokumen mencerminkan kurangnya keseriusan komite sebelumnya. Ia menekankan pentingnya dukungan partai politik dan konsolidasi internal.
“Kita butuh masukan dari semua partai politik untuk menentukan arah perjuangan. Dan yang terpenting adalah penyusunan dokumen yang menjadi dasar hukum administrasi pemekaran,” tambahnya.
Sekretaris Forum, Irfan Topporang, mengatakan pihaknya segera menjadwalkan audiensi dengan DPRD Provinsi Sulbar dan DPRD Kabupaten Mamuju.
“Kami juga sudah menyusun pembagian tugas untuk memperkuat lobi dan melengkapi dokumen. Ini perjuangan yang butuh komitmen bersama dan langkah yang terukur,” kata Irfan.(*)
