MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadikan peningkatan gizi balita sebagai prioritas dengan membuka pos pelayanan kesehatan balita di lingkungan perkantoran. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat pengukuran dan pemantauan status gizi anak, khususnya balita dari keluarga aparatur sipil negara (ASN).
Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Balita “Maju Sejahtera” yang dibuka di halaman Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (2/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi jemput bola pemerintah daerah agar seluruh balita mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara rutin dan berkelanjutan.
Program ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sejak usia dini melalui layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
Selain itu, pelayanan balita di perkantoran merupakan implementasi Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang menitikberatkan pada penguatan intervensi kesehatan terpadu, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus gizi pada balita.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan pemantauan tumbuh kembang balita menjadi langkah krusial dalam mendukung pencapaian target kesehatan daerah.
“Pengukuran balita harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Melalui pelayanan balita di lingkungan perkantoran, kami ingin memastikan tidak ada anak yang terlewat dari pemantauan status gizinya,” ujar dr. Nursyamsi.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif ASN sebagai orang tua diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam memanfaatkan layanan kesehatan balita.
“ASN harus menjadi teladan dalam menjaga kesehatan keluarga. Anak yang sehat hari ini adalah fondasi Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera di masa depan,” katanya.
Dengan dibukanya pos pelayanan balita di lingkungan perkantoran, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan kesehatan dasar serta mempercepat upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan.(*)
