JAKARTA, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, penertiban perizinan pemanfaatan air, hingga pengembangan sumber daya air alternatif.
Dalam kegiatan tersebut, Suhardi Duka didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin serta Pejabat Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air Kalsum Basri.
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur air di daerah.
Pengelolaan sumber daya air dinilai penting untuk menjamin ketersediaan air baku, memperkuat layanan air bersih, mendukung sektor pertanian melalui jaringan irigasi, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Bagi Sulawesi Barat, pengelolaan air juga berkaitan dengan perlindungan daerah aliran sungai, konservasi kawasan tangkapan air, pengendalian risiko banjir dan kekeringan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
Perencanaan infrastruktur air perlu mempertimbangkan kondisi hidrologis, ketersediaan air, kebutuhan pengguna, dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem.
Rapat koordinasi tersebut turut menyoroti penertiban perizinan berusaha dan penggunaan sumber daya air. Langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan air berjalan sesuai ketentuan serta mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi teknis melalui pendataan infrastruktur, pemantauan kondisi sumber air, serta identifikasi kebutuhan penanganan dan pemeliharaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan air sekaligus mengurangi potensi konflik pemanfaatan sumber daya air.
Selain itu, pemanfaatan sumber air alternatif menjadi salah satu agenda pembahasan. Pengembangannya perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kelayakan teknis dan ekonomi, kualitas air baku, serta kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan.
Untuk wilayah pesisir Sulawesi Barat, kajian sumber air alternatif dapat menjadi salah satu pilihan sesuai kondisi setempat. Namun, optimalisasi sumber air yang tersedia, konservasi, dan efisiensi penggunaan air tetap menjadi bagian penting dari pengelolaan berkelanjutan.
Kepala Dinas PUPR Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin mengatakan, hasil koordinasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah provinsi dalam menyelaraskan perencanaan dan program pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.
“Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sulawesi Barat diharapkan dapat memperkuat layanan air bersih, mendukung sistem irigasi, meningkatkan ketahanan terhadap risiko hidrologis, serta berkontribusi pada pencapaian swasembada air nasional secara berkelanjutan,” kata Surya Yuliawan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Sulbar diharapkan dapat memperkuat perencanaan infrastruktur air yang terintegrasi sehingga pemanfaatan sumber daya air mampu menunjang kebutuhan masyarakat, produktivitas pertanian, dan pembangunan ekonomi daerah.(*)
