MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memprioritaskan penurunan angka stunting sebagai arah utama pembangunan daerah tahun 2027.
Komitmen tersebut dibahas dalam Forum Bupati se-Sulawesi Barat yang dipimpin langsung oleh gubernur, didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Forum ini menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyelaraskan program pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta RAPBD 2027.
Selain fokus pada penanganan stunting, arah pembangunan Sulbar juga mencakup penguatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik di seluruh wilayah.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan pemantauan gizi balita menjadi langkah kunci dalam menekan angka stunting.
Menurut dia, peran posyandu perlu terus dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini persoalan gizi di masyarakat.
“Pemantauan pertumbuhan dan status gizi balita harus diperkuat. Posyandu memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak terpantau sejak dini,” ujarnya.
Berdasarkan data hingga Februari 2026, dari total 106.746 balita di Sulbar, baru sekitar 77.828 balita atau 72,91 persen yang telah ditimbang.
Capaian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam cakupan pemantauan, yang berpotensi menghambat deteksi dini kasus gizi kurang maupun stunting.
Karena itu, diperlukan penguatan peran kader, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan lintas sektor agar seluruh balita dapat dipantau secara rutin.
Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan sektor dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Suhardi.
Melalui forum tersebut, Pemprov Sulbar mendorong komitmen bersama seluruh kabupaten untuk memperkuat intervensi di sektor kesehatan, terutama dalam penanganan stunting serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.(*)
