MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan uji kesesuaian jabatan (job fit) terhadap 16 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama guna melengkapi struktur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Proses wawancara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Senin (13/1/2026).
Job fit tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan kelembagaan pascamerger sejumlah OPD yang mulai diberlakukan sejak Januari 2026. Gubernur Suhardi Duka mewawancarai langsung para pejabat untuk memastikan kesesuaian kompetensi, pengalaman, dan latar belakang pendidikan dengan jabatan strategis yang akan diemban.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mengatakan, 16 pejabat yang mengikuti job fit berasal tidak hanya dari OPD hasil penggabungan, tetapi juga dari sejumlah perangkat daerah lain di lingkup Pemprov Sulbar.
“Seluruh pejabat sudah diwawancarai langsung oleh Pak Gubernur sesuai arahan beliau. Tahapan berikutnya, nama-nama tersebut akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis,” ujar Herdin.
Menurut Herdin, pelaksanaan job fit kali ini dilakukan secara tertutup dan berbeda dari mekanisme seleksi terbuka yang sebelumnya pernah diterapkan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif untuk menggali kapasitas personal pejabat secara mendalam, khususnya terkait kepemimpinan dan pemahaman terhadap tugas pemerintahan.
“Wawancara fokus pada pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta kompetensi manajerial. Tujuannya agar penempatan pejabat benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Herdin.
Ia menambahkan, para pejabat yang mengikuti job fit diproyeksikan mengisi sejumlah OPD yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas, termasuk OPD hasil penataan kelembagaan. Pengisian jabatan definitif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.
Langkah Gubernur Suhardi Duka memimpin langsung proses job fit ini dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur, sekaligus memastikan roda pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat berjalan optimal di tengah dinamika penataan organisasi.(*)
