MAMUJU – Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta membuka kegiatan taklimat awal audit kinerja tahap I tahun 2026 yang berfokus pada aspek perencanaan dan pengorganisasian di lingkungan Polda Sulbar. Kegiatan tersebut digelar di Aula Marannu Mapolda Sulbar, Senin (9/3/2026).
Taklimat awal ini diikuti para pejabat utama Polda Sulbar, Kapolres jajaran, serta perwira dari seluruh satuan kerja (satker) terkait.
Dalam arahannya, Kapolda Sulbar menyampaikan bahwa pelaksanaan audit kinerja oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) bukan sekadar kegiatan pengawasan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar setiap program kerja berjalan efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, bulan Ramadan menjadi momentum tepat bagi seluruh personel untuk melakukan introspeksi, memperkuat integritas serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Perencanaan dan pengorganisasian merupakan bagian penting dalam manajemen. Keduanya harus disusun berdasarkan prioritas, kebijakan pimpinan, serta perkembangan situasi lingkungan strategis,” kata Adi Deriyan dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa setiap perencanaan yang disusun harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal itu penting karena kualitas perencanaan menjadi salah satu indikator awal keberhasilan suatu program kerja.
Audit kinerja tahap I tahun 2026 ini juga bertujuan mendorong para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar dapat bekerja lebih efektif, efisien dan transparan dalam mengelola anggaran serta menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Selain itu, Kapolda berharap Itwasda mampu menyinergikan seluruh kesatuan Polri di Sulawesi Barat untuk mempertahankan opini laporan keuangan Polri yang selama ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia juga mengimbau jajaran Itwasda untuk bersikap proaktif dalam menyambut pemeriksaan dari tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang akan datang.
“Saya yakin dengan komitmen dan dedikasi jajaran Itwasda sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kita mampu mempertahankan capaian ini dengan lebih baik,” ujarnya.
Kapolda juga meminta para kepala satuan kerja sebagai auditi dapat memberikan informasi dan data yang akurat selama proses audit berlangsung. Hal itu dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi institusi Polri, khususnya di wilayah Sulawesi Barat.(*)
