MAMASA, editorial9.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Mamasa ikut mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran hingga ke tingkat desa.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas peran KIM, dari pengelola informasi masyarakat menjadi agen perlindungan sosial (Perlinsos) yang dapat membantu menyampaikan informasi, mendampingi masyarakat, serta mengawal persoalan data penerima manfaat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Sentra KIM di Mamasa, Kamis (15/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Ridwan tidak hanya memberikan materi mengenai digitalisasi di Sulawesi Barat, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman tentang pengembangan organisasi, skema penganggaran, dan peran KIM dalam perlindungan sosial.
“Luar biasa antusias dari peserta kita, kemudian kita juga memberikan informasi tidak hanya persoalan pengembangan KIM, tapi juga penganggaran termasuk menyampaikan bagaimana KIM bisa menjadi agen perlinsos (perlindungan sosial)” ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, keterlibatan KIM dibutuhkan untuk membantu mengurangi kendala teknis dan merespons keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan usulan data penerima bantuan sosial di tingkat desa.
“Ini penting supaya KIM berperan betul-betul optimal dalam berbagai aspek sehingga setiap kebutuhan masyarakat bagaimana peningkatan kuantitas kemajuan di setiap desa itu bisa diwujudkan,” tegasnya.
Pemberdayaan KIM sebagai agen perlindungan sosial tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam mengawasi dan memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial.
Melalui langkah ini, KIM diharapkan dapat menjadi penghubung informasi antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi.
Peran tersebut juga diharapkan membantu menyampaikan persoalan yang dihadapi warga sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan program bantuan sosial.
Dengan penguatan kapasitas komunitas lokal, Pemprov Sulbar berharap informasi mengenai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung pemerataan pembangunan di desa-desa Sulawesi Barat. (Rls)
