MAMUJU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Dinas Kominfo kabupaten se-Sulbar. Forum ini membahas integrasi berbagai aplikasi pemerintahan serta percepatan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom, Jumat (13/3/2026) itu dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib. Forum tersebut juga sejalan dengan program Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat layanan digital sekaligus mengatasi wilayah blank spot di Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Amujib menekankan pentingnya inovasi yang tidak hanya berorientasi pada penilaian, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Sehingga kita tidak sekadar mendapatkan penilaian sebagai daerah yang inovatif, tetapi benar-benar memberikan kualitas layanan publik yang lebih baik,” ujar Amujib.
Menurutnya, berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh perangkat daerah sebenarnya memiliki nilai penting dalam mendukung pelayanan. Namun, sebagian inovasi tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pimpinan maupun arah kebijakan pembangunan daerah.
Karena itu, ia mendorong adanya pendampingan bagi para pengelola inovasi serta upaya mengintegrasikan berbagai aplikasi yang telah ada agar lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dimungkinkan ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai inovasi atau aplikasi tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan layanan,” katanya.
Amujib juga menyoroti pentingnya penguatan jaringan internet di wilayah Sulawesi Barat, khususnya di lingkungan perkantoran pemerintahan. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengurangi wilayah blank spot di Sulbar yang dinilai telah menunjukkan hasil signifikan.
Meski demikian, ia menilai ke depan perhatian tidak hanya pada perluasan jangkauan jaringan, tetapi juga peningkatan kualitas konektivitas internet.
“Bukan sekadar memperluas wilayah yang bebas blank spot, tetapi kualitas jaringan juga harus menjadi perhatian berikutnya,” pungkasnya.
Ia berharap Forum OPD ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik, realistis, serta dapat diimplementasikan pada tahun 2027.
Sementara itu, Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar mengatakan peran Kominfo saat ini semakin strategis di tengah perkembangan teknologi serta tingginya kebutuhan informasi publik.
Menurutnya, meskipun fasilitas dan instrumen kerja belum sepenuhnya terpenuhi, hal tersebut tidak boleh mengurangi semangat jajaran Kominfo untuk terus berinovasi dan menyelesaikan target yang diberikan.
“Posisi dan peran Kominfo hari ini makin strategis, makin dibutuhkan, dan makin sentral. Meski fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi, kita tetap harus kreatif menyiasati berbagai keterbatasan,” kata Ridwan.
Ia menjelaskan, melalui forum OPD ini pihaknya telah mengirimkan rancangan awal perencanaan kepada seluruh Dinas Kominfo kabupaten sebagai bahan diskusi. Pemerintah kabupaten juga diberi ruang untuk memberikan masukan maupun usulan terkait program prioritas yang dibutuhkan di daerah masing-masing.
“Kita menyusun perencanaan dengan optimistik, namun dalam perkembangannya tentu kita akan realistis memilih prioritas yang mampu dikerjakan dan dibiayai oleh anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Ridwan menambahkan, secara umum terdapat dua kendala utama yang dihadapi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yakni keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Namun demikian, pihaknya tetap mendorong kreativitas dan inovasi untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut.
Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis di bidang komunikasi publik, teknologi pemerintahan, statistik, serta keamanan siber dan persandian.
Pada bidang komunikasi publik, isu yang menjadi perhatian antara lain penyebaran informasi melalui berbagai kanal, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan sistem pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-Lapor.
Sementara pada bidang teknologi pemerintahan, salah satu isu utama yang dibahas adalah integrasi berbagai aplikasi yang digunakan pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi layanan digital.
Transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital juga menjadi tantangan baru bagi daerah. Selain itu, penguatan infrastruktur digital turut menjadi perhatian, mengingat masih terdapat sekitar 12 persen desa di Sulawesi Barat yang belum terjangkau jaringan internet.
Adapun pada bidang statistik, pembahasan difokuskan pada interoperabilitas data agar penyajian informasi kepada pimpinan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat dalam mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan pada bidang keamanan siber dan persandian, penguatan keamanan sistem digital pemerintah menjadi prioritas untuk melindungi berbagai layanan digital dari potensi ancaman siber.
Forum OPD Kominfo Sulbar ini diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan program prioritas guna memperkuat transformasi digital serta meningkatkan kualitas layanan publik di Sulawesi Barat. (rls)
