MAMUJU — Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat arah pembangunan berbasis digital dalam tahapan awal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 melalui forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang digelar pada 6–10 April 2026.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan Rakortekrenbang menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk dalam mendorong transformasi digital di daerah.
“Forum ini menjadi ruang negosiasi program, penajaman prioritas, hingga penyelarasan target pembangunan lintas wilayah,” ujar Ridwan, Senin (6/4/2026).
Menurut dia, rangkaian Rakortekrenbang dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan desk bidang urusan pada 6 April, dilanjutkan desk usulan pada 7 April, serta desk indikator makro pada 8 April. Selanjutnya, kegiatan akan ditutup dengan Forum Bupati se-Sulawesi Barat pada 9 April, sebelum puncaknya Musrenbang RKPD digelar pada 10 April 2026.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, turut menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap program yang dirancang sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Ridwan menambahkan, bagi KominfoSS Sulbar, forum ini menjadi pintu strategis untuk memperluas peran dalam pembangunan digital, khususnya dalam menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
Ia mencontohkan penanganan wilayah blankspot yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan.
“Dengan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat, program pembangunan digital bisa berjalan lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Melalui Rakortekrenbang ini, diharapkan perencanaan pembangunan Sulawesi Barat semakin terarah, terintegrasi, dan mampu mendorong percepatan transformasi digital demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(*)
