MAMUJU – editorial9.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat mulai membenahi pengelolaan layanan pengaduan SP4N-LAPOR! setelah jumlah laporan masyarakat yang masuk sepanjang 2026 masih tergolong minim. Melalui bimbingan teknis bagi pengelola aplikasi, pemerintah daerah menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Pengaduan Aplikasi LAPOR di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 6 Juli 2026. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas aparatur serta memperbaiki koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan pembenahan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui kanal pengaduan resmi nasional.
“Pertemuan ini membedah berbagai tantangan nyata, baik di internal pemerintahan maupun di tengah masyarakat, demi memaksimalkan fungsi kanal pengaduan resmi nasional tersebut,” ungkap Ridwan.
Berdasarkan rekapitulasi hingga pertengahan 2026, SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baru menerima 12 laporan. Sebanyak 10 laporan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan dua laporan lainnya masih dalam proses penanganan oleh OPD terkait.
Ridwan mengakui masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi di internal birokrasi. Sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, pemerintah provinsi kini memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan pengaduan serta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan bimtek.
Menurutnya, tantangan tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga rendahnya literasi masyarakat mengenai keberadaan SP4N-LAPOR! sebagai saluran pengaduan resmi. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat akan terus diperkuat agar pemanfaatan layanan tersebut semakin optimal.
“Melalui penguatan kapasitas SDM diharapkan SPAN LAPOR ditargetkan mampu menjelma sebagai alat evaluasi kebijakan berbasis data riil, sekaligus menjadi wadah tepercaya yang mampu memulihkan dan memperkuat kembali rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.(*)
