MAMUJU – editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memantapkan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan secara lebih terukur dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (2/6/2026).
Rapat dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), sejumlah instansi vertikal, serta mitra terkait, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kalangan pelaku usaha.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan program yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan kemiskinan. Sementara instansi pendukung dan pelaku usaha menyampaikan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program secara terpadu.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan stunting dan kemiskinan di daerah.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Indikator kemiskinan mengalami penurunan, demikian pula angka stunting yang turun cukup signifikan.
“Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” ujarnya.
Atas capaian tersebut, Pemprov Sulbar memastikan Program Pastipadu akan terus dilanjutkan dan diperkuat pada tahun-tahun mendatang.
“Olehnya itu kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan, dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPS, kemudian dari BKKBN,” lanjutnya.
Suhardi Duka menekankan bahwa penggunaan data yang akurat menjadi landasan utama dalam menentukan sasaran program. Dengan begitu, intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Sehingga dengan demikian pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” tutup Suhardi Duka.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Sulbar berharap seluruh program penanganan stunting dan kemiskinan dapat berjalan lebih terintegrasi, terukur, serta didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendukung, dan dunia usaha guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)
