MAMUJU – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat memperketat proses seleksi bantuan dana hibah Tahun Anggaran 2027 melalui rapat evaluasi tim, guna memastikan penyaluran anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rapat yang digelar di Kantor Biro Pemkesra, Jumat (27/3), menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyaring setiap proposal bantuan yang masuk, sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar terhindar dari potensi penyimpangan.
Upaya ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta penggunaan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dana hibah diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pengembangan sumber daya manusia, serta mendukung kegiatan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.
Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa proses evaluasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga integritas penyaluran bantuan.
“Kami ingin memastikan seluruh bantuan dana hibah tahun 2027 memenuhi prinsip akuntabilitas. Evaluasi ini adalah langkah konkret agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan memberi dampak nyata bagi daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, tim evaluasi membahas sejumlah instrumen penilaian, mulai dari verifikasi faktual terhadap lembaga pemohon hingga monitoring penggunaan dana hibah yang telah disalurkan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap penerima memenuhi kriteria dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Melalui pengetatan seleksi ini, Pemprov Sulbar berharap partisipasi lembaga masyarakat tetap meningkat dengan menjunjung tinggi transparansi dan integritas. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat turut mengawal proses penyaluran hibah demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.(*)
