Mamuju – Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di sektor pendidikan, Pemkab Mamuju gelontorkan anggaran hingga 70 miliar pertahun.
Hal itu diungkapkan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, saat menghadiri gelaran halal bihalal jajaran PPPK, di Kantor sementara Disdikpora Mamuju, Sabtu,04/05/24.
Menurutnya, anggaran itu melampaui pembiayaan jaminan kesehatan gratis masyarakat yang berkisar Rp.60 milyar pertahun. Selain memang karena pengeluaran tersebut telah diatur dalam regulasi keuangan negara (mandatory spending).
“Namun lebih utama pembiayaan sektor ini sebagai bentuk komitmen pimpinan daerah yang harus merelakan program lain, untuk dialokasi ke sektor pendidikan dan kesehatan,” ucap Sutinah.
Olehnya itu, Sutinah menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi PPPK tiap tahunnya untuk keberlanjutan SK pengabdian mereka.
“Jika ditemukan yang tidak produktif atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik maka dengan tegas SK nya tidak akan diperpanjang,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, jika anggaran 60 Miliar itu dikonversi untuk pembangunan infrastruktur jalan, maka sudah bisa memperbaiki sebagian besar jalan di wilayah Kota Mamuju.
“Tapi lagi-lagi, saya tidak mau ada masyarakat saya yang harus menangis karena tidak bisa berobat kalau sakit akibat ketidak mampuannya dan ada anak sekolah yang tidak belajar karena tidak ada gurunya,” jelasnya.
Atas dasar itulah sehingga sejak awal pihaknya berkomitmen untuk menjadikan pembangunan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan.
“Agar masyarakat kita bisa sehat dan bisa lebih baik dalam mempersiapkan generasi pelanjut melalui pendidikan,” ujar Mantan Kadis perdagangan Kabupaten Mamuju itu.
Lebih lanjut Sutinah berpesan pada jajaran guru PPPK untuk terus bekerja dengan baik
“Dan, senantiasa mampu meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar,” tutupnya.
Di tempat yang sama, koordinator pelaksana halal bihalal Alamsyah, menuturkan bahwa kegiatan tersebut murni atas inisiatif para tenaga PPPK sebagai ajang silaturahmi.
“Serta sebagai bentuk penghargaan atas komitmen bupati, melakukan rekrutmen PPPK yang jumlahnya terbilang paling banyak di Sulawesi Barat atau bahkan di Indonesia,” tutur Alamsyah.(*)
