MAMUJU — kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menandai kembalinya Polman ke opini tertinggi setelah dua tahun sebelumnya hanya memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digelar di Mamuju, Senin (25/5/2026), dan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Barat, termasuk Bupati Polman Samsul Mahmud, Ketua DPRD Polman Fahry Fadli, serta Sekda Polman Nursaid Mustafa.
Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Frider Sinaga, menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pemeriksaan LKPD TA 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern,” kata Frider dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menunjukkan seluruh pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat meraih opini WTP.
“Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Polman, Nursaid Mustafa, menyebut capaian tersebut sebagai bentuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi kita kembali naik kelas. Ini bukti bahwa Bupati Polman, H. Samsul Mahmud mampu mengkonsolidisir semua OPD, terutama dalam penataan dan pengelolaan anggaran sehingga laporan keuangan daerah bisa kembali meraih opini WTP,” ujar Nursaid.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran OPD di lingkup Pemkab Polman atas upaya melakukan penataan keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman, Fahry Fadli, mengapresiasi capaian tersebut dan menilai tidak lepas dari pembinaan BPK.
“DPRD mengapresiasi seluruh jajaran BPK Sulbar atas penilaian opini WTP ini. Tentu capaian ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengawasan yang diberikan kepada Pemkab Polman untuk terus menata dan mengelola keuangan pemerintah daerah yang semakin baik,” ujar Fahry.
Dengan raihan ini, Pemkab Polman diharapkan terus mempertahankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel demi peningkatan pelayanan publik.(*/Mp)
