Polman Mulai Siapkan Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Pusat

Bupati Polman H.Samsul Mahmud saat menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu beberapa waktu lalu.(Dok Istimewa)

POLMAN, editorial9.com – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mulai mematangkan persiapan peralihan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Proses peralihan tersebut direncanakan mulai berlangsung secara bertahap pada Januari 2027.

Persiapan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi mengenai pengalihan tanggung jawab pengelolaan PPPK Paruh Waktu ke pemerintah pusat yang berlangsung di Makassar pada 17–19 November 2026.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Mawardi, mengatakan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan pemutakhiran dan validasi data seluruh PPPK Paruh Waktu.

Pemkab Polman menargetkan seluruh data kepegawaian tersebut sudah final dan tervalidasi pada 25 November 2026.

“Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proses peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu. Seluruh data harus dipastikan valid agar proses administrasi dan transisi tanggung jawab ke pemerintah pusat dapat berjalan sesuai mekanisme,” jelas Mawardi.

Setelah pemutakhiran dan validasi data rampung, tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi sebagai bagian dari persiapan pengalihan tanggung jawab pengelolaan.

Mawardi menegaskan, kelengkapan dan validitas data kepegawaian menjadi aspek penting untuk memastikan proses transisi berjalan lancar. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap berpotensi menimbulkan persoalan administratif pada tahapan selanjutnya.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan, terutama dalam sinkronisasi data, kelengkapan dokumen administrasi, serta kesinambungan pengelolaan kepegawaian.

Menurut Mawardi, kesiapan administrasi menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran proses peralihan. Pemerintah daerah pun terus mempersiapkan tahapan tersebut agar pengalihan pengelolaan yang direncanakan mulai Januari 2027 dapat berjalan tertib dan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

Peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu ini merupakan bagian dari penataan tata kelola administrasi kepegawaian yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pemkab Polewali Mandar melalui perangkat daerah terkait terus mematangkan persiapan, termasuk memastikan seluruh data kepegawaian memenuhi ketentuan yang diperlukan sebelum tahapan administrasi selanjutnya dilaksanakan.(Basri/MP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *