MAMUJU – editorial9.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan Program Strategis Nasional (PSN) harus berjalan searah dengan agenda pembangunan daerah. Integrasi PSN, RPJMD, dan Pancadaya menjadi kunci mempercepat target Sulawesi Barat maju dan sejahtera.
Penegasan itu disampaikan Amujib dalam laporan penyelenggaraan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pencanangan Sensus Ekonomi Nasional 2026 di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Menurut Amujib, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara terpisah antar sektor. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar program nasional dan daerah memiliki arah yang sama serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan agenda pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan, mengintegrasikan, melaksanakan, dan memonitor program-program strategis secara efektif di lapangan,” kata Amujib.
Ia mengatakan Sulawesi Barat masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari penanganan stunting, pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, berbagai PSN yang menjadi prioritas pemerintah pusat harus dikawal agar selaras dengan kebutuhan daerah. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pembangunan rumah layak huni, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, pengendalian inflasi, revitalisasi pendidikan, pengelolaan cadangan pangan, hingga kemudahan investasi.
Amujib menyebut Rakerpim menjadi momentum memperkuat keterpaduan program nasional dengan Pancadaya Sulbar sebagai arah pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Lima pilar Pancadaya tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, percepatan pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia unggul, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar.
“PSN, Pancadaya, RPJMD, program kabupaten, instansi vertikal, dan perangkat daerah harus menjadi satu ekosistem pembangunan yang saling memperkuat, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, forum Rakerpim diarahkan untuk menyatukan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pelaksanaan program strategis di Sulawesi Barat. Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang konsolidasi untuk mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Rakerpim Sulbar Semester I Tahun 2026 mengangkat tema “Integrasi Strategis Menggerakkan Program Strategis Nasional untuk Akselerasi Target Provinsi: MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan PSN Lainnya untuk Sembuh Stunting, Kemiskinan Berkurang, Ekonomi Melejit.”
Amujib menilai tema tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah memastikan program nasional benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“MBG harus menjadi instrumen perbaikan gizi dan percepatan penurunan stunting sekaligus menjadi penggerak ekonomi pangan lokal. Sekolah Rakyat harus membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sementara Koperasi Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Selain integrasi program, Amujib juga menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan PSN memiliki target yang jelas, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, integrasi data kemiskinan, serta pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 menjadi instrumen penting dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Di akhir laporan, Amujib menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat, unsur Forkopimda, para bupati, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Rakerpim.
Ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi menjadi titik temu seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program pembangunan nasional dan daerah berjalan efektif.
“Melalui sinergi yang kuat, integrasi program yang baik, dan pengawalan yang konsisten, kita optimistis target pembangunan Sulawesi Barat dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan,” pungkas Amujib. (Rls)
