Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi kerja sama investasi melalui Asian Development Bank (ADB), dalam rangka revitalisasi tambak rakyat di Provinsi Sulbar.
Hal itu diungkapkan menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, saat menerima kunjungan kerja Gubernur Provinsi Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan seluruh Bupati, di Kantor KKP Jakarta, Rabu, 07/05/25.
“Kalau Sulbar sudah siapkan lahannya, kita bisa mulai dari 100 hektare tambak rakyat. Kalau serius dan terintegrasi, bahkan sampai Rp 200 miliar investasi bisa digelontorkan,” ucap menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono,
“Selain ADB, peluang pendanaan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga terbuka, untuk memperkuat sektor kelautan Sulbar yang memiliki garis pantai dan potensi perikanan yang sangat luas,” sambungnya.
Terkait keluhan nelayan mengenai Vessel Monitoring System (VMS), ia menegaskan bahwa sistem pengawasan ini, seharusnya tidak membebani nelayan secara finansial.
“VMS adalah alat pemantau armada, bukan alat pungutan. Jika ada nelayan yang dipungut untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, SDK menyampaikan terima kasih dan menyatakan kesiapan penuh daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi biru.
“Kami tidak hanya menyampaikan harapan, tapi juga kesiapan. Lahan tambak sudah ada, komitmen bupati se-Sulbar solid. Kami ingin, bergerak bersama pusat,” tutupnya. (*)
